Dorong
Sorotan terbaru dari Tag # Dorong
Nasional
Nasional
Pakar Dorong Optimalisasi Satgas Migas Bisa Percepat Penyelesaian Permasalahan Daerah
Pekanbaru, katakabar.com - Keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Dukungan Operasional Kegiatan Migas Provinsi Riau dinilai dapat mempercepat penyelesaian persoalan daerah yang berpotensi menghambat aktivitas industri hulu minyak dan gas bumi. Pakar ekonomi Prof. Hamid Paddu menyambut baik langkah penguatan koordinasi antara PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Hamid, persoalan yang muncul di sekitar kegiatan operasional migas tidak seluruhnya dapat diselesaikan oleh perusahaan. Sejumlah persoalan, terutama menyangkut pertanahan dan ketenagakerjaan, memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi di daerah sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi. “Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan daerah tentu perlu koordinasi, karena persoalan tanah, persoalan ketenagakerjaan, dan sebagainya terkait di lokal,” kata Hamid. Meski demikian, ia menekankan koordinasi tersebut harus tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing lembaga. Jangan sampai keberadaan satgas justru menciptakan rantai birokrasi baru yang memperlambat penyelesaian persoalan. Hamid juga mengingatkan agar mekanisme koordinasi tidak dibarengi dengan munculnya biaya tambahan bagi perusahaan. “Tetapi sifatnya koordinasi dan tidak menimbulkan birokrasi tambahan dan tidak (boleh) menimbulkan biaya. Jika demikian, memang baik karena akan cepat menyelesaikan masalah kedaerahan yang mengganggu jalannya operasi Blok Rokan,” ujarnya. Guru Besar Universitas Hasanuddin tersebut menilai, efisiensi menjadi hal penting dalam setiap bentuk koordinasi. Jika koordinasi justru menghasilkan biaya yang tidak diperlukan, tujuan pembentukan mekanisme tersebut dikhawatirkan tidak tercapai. “Karena akan menjadi pola untuk memberikan cost atau biaya yang tidak perlu,” tegasnya. Di sisi lain, Hamid melihat optimalisasi Satgas tetap memiliki fungsi penting sebagai wadah koordinasi lintas instansi. Salah satunya dalam menangani persoalan pertanahan sekaligus memberikan perlindungan terhadap Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas. Koordinasi tersebut dapat dilakukan antara lain untuk memfasilitasi penyelesaian atau mediasi terhadap kasus perusakan, penyerobotan, maupun penguasaan tanpa hak atas aset BMN Hulu Migas. Hamid menilai keterlibatan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di tingkat daerah tetap dibutuhkan meski Blok Rokan merupakan bagian dari kepentingan nasional. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan prinsip desentralisasi, di mana pemerintah daerah maupun aparat hukum di daerah memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. “Jadi kalau koordinasi, untuk kebaikan kebijakan silakan, sah-sah saja. Dan buktikan bahwa koordinasi yang dilakukan profesional, benar-benar berada pada tugas kewenangan masing-masing lembaga, sehingga tidak perlu menimbulkan biaya,” jelasnya. Sebelumnya, PHR bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Polda Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada 6 Agustus 2026 lalu. Forum tersebut melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dalam menangani persoalan pertanahan yang berpotensi menghambat kegiatan operasional hulu migas, terutama yang berkaitan dengan aset BMN. Persoalan di lapangan selama beberapa tahun terakhir mencakup berbagai aktivitas ilegal di atas BMN Hulu Migas. Di antaranya perambahan liar, klaim tanah ulayat tanpa dasar hukum yang memadai, transaksi jual beli lahan secara ilegal, penerbitan dokumen pertanahan yang tumpang tindih, pembalakan liar, hingga gangguan akses di kawasan hutan. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap kegiatan operasional, mulai dari kerusakan infrastruktur dan gangguan jaringan listrik hingga hilangnya potensi produksi migas serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Lantaran itu, langkah penanganan melalui koordinasi lintas instansi dan penegakan hukum dinilai diperlukan untuk mencegah gangguan yang lebih besar terhadap kegiatan operasional Blok Rokan.
Ekonomi
Ekonomi
Bitcoin Menuju US$100.000? BlackRock Dorong Lebih dari US$5 Miliar BTC Masuk ETF
Jakarta, katakabar.com - Bitcoin jadi sorotan setelah langkah BlackRock memperlihatkan semakin kuatnya integrasi aset kripto dengan sistem keuangan tradisional. Melalui iShares Bitcoin Trust (IBIT), BlackRock telah memproses lebih dari US$5 miliar konversi Bitcoin langsung menjadi saham ETF. Langkah tersebut memungkinkan pemegang Bitcoin memindahkan asetnya ke dalam ETF tanpa harus menjual BTC terlebih dahulu menjadi uang tunai. Di tengah harga Bitcoin yang berada di sekitar US$79.000, perkembangan ini kembali memunculkan spekulasi apakah BTC memiliki peluang untuk kembali menembus level psikologis US$100.000. BlackRock Perluas Akses Konversi Bitcoin ke ETF Salah satu perubahan penting terjadi pada Juli 2026 ketika BlackRock menurunkan batas minimum transaksi in-kind untuk IBIT dari US$25 juta menjadi US$1 juta. Artinya, mekanisme yang sebelumnya lebih terbatas bagi pemegang Bitcoin dengan aset sangat besar kini dapat menjangkau lebih banyak investor kaya, family office, maupun institusi. Dalam mekanisme in-kind, investor menyerahkan Bitcoin secara langsung kepada ETF melalui pihak yang berwenang dan menerima saham ETF dengan nilai yang sesuai. Investor tidak perlu menjalani proses menjual BTC menjadi uang tunai kemudian membeli ETF kembali. Perubahan ini menjadi semakin menarik karena investor tetap memperoleh eksposur terhadap Bitcoin, tetapi penyimpanannya berpindah dari kepemilikan langsung ke struktur ETF yang dikelola oleh institusi keuangan. Lebih dari US$5 Miliar BTC Masuk IBIT Menurut data yang dikutip Yahoo Finance dari Bloomberg, nilai konversi Bitcoin langsung ke IBIT kini telah melampaui US$5 miliar, naik dari lebih dari US$3 miliar pada Oktober 2025. Kepala digital assets BlackRock, Robbie Mitchnick, menilai aktivitas tersebut masih berpotensi terus berkembang seiring semakin luasnya akses. IBIT sendiri telah berkembang menjadi salah satu produk Bitcoin terbesar di pasar. Aset bersihnya tercatat lebih dari US$60 miliar per 25 Agustus 2026, menunjukkan besarnya minat investor terhadap produk investasi Bitcoin berbentuk ETF. Bagi investor institusional, ETF menawarkan alternatif terhadap tantangan menyimpan Bitcoin secara langsung, termasuk kebutuhan mengelola private key, wallet, serta risiko keamanan dan kustodian. Apakah Bitcoin Bisa Kembali ke US$100.000? Pergerakan dana menuju ETF menjadi salah satu alasan munculnya kembali optimisme terhadap Bitcoin. Selain konversi langsung, arus dana ke spot Bitcoin ETF juga disebut memperkuat argumen bahwa permintaan institusional terhadap BTC masih cukup kuat. Bitcoin sempat menembus level di atas US$81.000 sebelum kembali diperdagangkan di sekitar US$79.000. Dari level tersebut, BTC membutuhkan kenaikan sekitar 27% untuk kembali mencapai US$100.000. Sejumlah analis juga melihat potensi katalis dari kinerja Bitcoin pada kuartal keempat. Data historis sejak 2013 menunjukkan Bitcoin memiliki rata-rata return sekitar 77% pada tiga bulan terakhir tahun tersebut. Namun, pola historis tidak menjamin kinerja yang sama akan kembali terjadi. Pada kuartal IV 2025, misalnya, Bitcoin justru turun sekitar 23%. Wall Street Makin Dekat dengan Bitcoin Perkembangan IBIT menunjukkan perubahan besar dalam hubungan antara Bitcoin dan Wall Street. Aset yang awalnya dirancang sebagai alternatif terhadap sistem keuangan tradisional kini semakin banyak masuk melalui produk investasi yang dikelola institusi besar. Tren tersebut bahkan mulai meluas ke aset kripto lainnya. Grayscale mencatat porsi in-kind Bitcoin dalam gross creations meningkat dari 28% pada Maret menjadi 62% pada Juni. Bitwise juga telah mendukung mekanisme serupa untuk Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Jika tren ini terus berkembang, meningkatnya akses institusional dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung permintaan Bitcoin. Namun, investor tetap perlu memperhatikan volatilitas, kondisi likuiditas global, serta sentimen pasar sebelum menganggap US$100.000 sebagai target yang pasti. Ikuti pergerakan Bitcoin (BTC) dan saham teknologi Amerika lainnya melalui aplikasi Nanovest. Dapatkan juga update terbaru mengenai AI, saham AS, earnings, dan sentimen Wall Street lewat News serta Artikel Tips Nanovest.
Ekonomi
Ekonomi
Participatory AI Advertising Dorong Model Baru Ekonomi Periklanan: Dari Beli Traffic Menuju Reward atas Kreasi
Jakarta, katakabar.com - Perkembangan generative AI mulai membuka kemungkinan perubahan besar dalam model ekonomi industri periklanan. Konsep Participatory AI Advertising menawarkan pendekatan baru yang memungkinkan konsumen tidak hanya menerima pesan promosi, tetapi juga ikut menciptakan, mendistribusikan, dan menghasilkan nilai dari konten iklan. Dalam model ini, sebagian anggaran pemasaran yang sebelumnya difokuskan pada produksi konten dan pembelian traffic dapat dialokasikan kepada pengguna yang memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan sebuah brand. Dalam model periklanan tradisional, perusahaan biasanya mengeluarkan biaya untuk dua komponen utama, yakni content production dan traffic acquisition. Sebuah brand harus membayar proses perencanaan kreatif, copywriting, desain, video production, editing, animasi, voice production, serta kebutuhan produksi lainnya. Setelah konten selesai dibuat, perusahaan masih harus membeli exposure melalui media sosial, search platform, video platform, advertising network, influencer, atau media lainnya agar pesan tersebut dapat menjangkau calon konsumen. Participatory AI Advertising memperkenalkan mekanisme tambahan dalam aliran advertising budget. Dengan bantuan AI, pengguna dapat menerima tugas dari brand, membuat materi iklan, mempublikasikannya melalui akun media sosial pribadi, lalu memperoleh reward berdasarkan kontribusi dan performa yang dihasilkan. Aliran anggaran yang sebelumnya terutama bergerak dari Brand menuju Media Platform dapat berkembang menjadi model tambahan, yaitu Brand menuju User Creator. Dokumen penelitian mengenai model ini menyebutkan bahwa participatory AI advertising berkaitan dengan peningkatan brand favorability sekitar 50 persen dan purchase conversion sekitar 30 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa partisipasi konsumen berpotensi menciptakan nilai yang lebih luas dibandingkan engagement semata. Selain membantu membangun hubungan antara konsumen dan brand, konten yang dibuat pengguna juga dapat memberikan kontribusi terhadap transaksi yang terukur. Reward kepada pengguna dapat dirancang berdasarkan indikator performa seperti Cost per Acquisition atau CPA, Cost per Sale atau CPS, order value, new customers, dan valid views. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat menghubungkan sebagian advertising budget dengan hasil bisnis yang lebih konkret. Pengguna tidak memperoleh insentif secara acak, melainkan berdasarkan nilai yang benar-benar mereka bantu ciptakan bagi brand. Model ini juga membuka peluang terbentuknya Advertising Task Marketplace. Dalam sistem tersebut, brand dapat mempublikasikan tugas, misalnya membuat video pendek berdurasi 15 detik untuk sebuah produk. AI menyediakan production capability, pengguna membuat konten, sistem memeriksa kesesuaian dengan brand guidelines, lalu pengguna mempublikasikan hasilnya. Platform kemudian dapat melacak views, clicks, traffic, orders, dan indikator lainnya sebelum reward diberikan berdasarkan actual performance. Pendekatan tersebut berpotensi mengubah posisi konsumen dalam advertising value chain. Konsumen yang sebelumnya terutama menjadi penerima iklan dapat berkembang menjadi peserta aktif yang berkontribusi melalui creation, distribution, social trust, dan conversion. Sebagian nilai ekonomi yang tercipta dari proses tersebut kemudian dapat kembali kepada pengguna melalui cash, commission, coupons, points, performance bonuses, maupun bentuk insentif lainnya. Bagi brand, model ini tidak berarti menggantikan media platform. Platform tetap memiliki peran penting dalam menyediakan distribution infrastructure, recommendation systems, measurement, payments, traffic, dan fungsi pendukung lainnya. Perubahan utamanya adalah munculnya pilihan baru dalam alokasi anggaran pemasaran, sehingga perusahaan dapat menggabungkan centralized media traffic dengan participation investment yang berorientasi pada kontribusi pengguna. Dalam skala yang lebih luas, pendekatan ini dapat mendorong munculnya User Incentive Economy, yaitu model di mana pengguna tidak hanya memberikan attention, tetapi juga creation, distribution, trust, dan transactions. Advertising platform juga berpotensi berkembang dari sekadar traffic marketplace menjadi ekosistem yang mengoordinasikan advertising tasks, AI creation tools, content review, performance tracking, attribution, rewards, serta payments. Participatory AI Advertising pada akhirnya menunjukkan bahwa transformasi AI dalam industri periklanan tidak hanya berkaitan dengan cara konten diproduksi. Perubahan yang lebih mendalam menyangkut siapa yang menciptakan advertising value, bagaimana nilai tersebut diukur, dan siapa yang berhak memperoleh bagian dari nilai ekonomi yang dihasilkan. Pertanyaan bagi brand di masa depan dapat bergeser dari sekadar mencari traffic termurah menjadi menemukan cara terbaik untuk mendorong pengguna berpartisipasi aktif dalam proses pertumbuhan brand.
Pemerintah Dorong Penguatan Ekosistem Emas Dukung Sistem Moneter
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah mendorong penguatan sistem moneter Indonesia dengan mengoptimalkan potensi cadangan emas tambang sebesar 3.600 ton. Deputi Bidang ESDM Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, mengatakan Indonesia perlu membangun ekosistem emas dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, traceability, pemurnian, perdagangan hingga bullion banking. Hal ini akan berkontribusi besar bagi perekonomian negara. Dengan kata lain, emas tidak hanya menjadi komoditas tambang, tetapi juga dapat berkembang menjadi instrumen keuangan dan aset strategis negara dan mampu mendukung sistem moneter. "Kalau nanti ditambah lagi dengan penguatan cadangan devisa, emasnya BI semakin baik-semakin besar, maka ketika ada guncangan dinamika global, guncangan ekonomi, kita punya stabilizer namanya emas selain cadangan devisa tadi," kata Elen. Diketahui, emas yang tercatat sebagai cadangan moneter Bank Indonesia (BI) baru mencapai 87,1 ton, atau sekitar 7,7% dari total cadangan. Dengan kepemilikan tersebut, Indonesia berada di posisi ke 44 dunia dalam hal cadangan emas bank sentral. Sebagai gambaran, negara maju seperti Amerika Serikat memiliki cadangan emas mencapai 8.133,5 ton. Sementara Jerman memiliki 3.349,5 ton, Italia 2.451,8 ton, Prancis 2.437 ton, dan China 2.346,4 ton. Meski penyerapannya belum semasif negara maju, produksi emas Indonesia disebut telah mencapai kisaran 100 ton per tahun. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyebut produksi yang tercatat secara resmi belum sepenuhnya menggambarkan aktivitas emas di lapangan. Masih terdapat produksi dan perdagangan emas yang belum tercatat dalam sistem resmi. "Jadi memang ada beberapa catatan untuk emas ini memang yang mungkin teridentifikasi ada beberapa penjualan yang tanda petik ilegal gitu ya," ujar Tri. Ke depan, pemerintah akan mendorong penataan aktivitas pertambangan rakyat melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Upaya tersebut diharapkan membuat aktivitas pertambangan emas lebih tertata dan produksinya dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mengurangi peredaran emas melalui jalur ilegal. "Mungkin nanti penambangannya lebih dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, tidak lari ke mana-mana, ilegalitasnya sedikit," imbuhnya. Merujuk data Kemenko Perekonomian, Indonesia memiliki modal kuat untuk memperkuat ekosistem emas nasional. Sebagai gambaran, di dalam Grup MIND ID PT Antam Tbk saat ini memiliki fasilitas pemurnian (refinery) berkapasitas 150 ton per tahun. Selain itu, terdapat Smelter Manyar milik PT Freeport Indonesia yang mampu memurnikan emas hingga 50 ton per tahun. Sementara dari sektor swasta, smelter PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) mampu mengolah emas dengan kapasitas 18 ton per tahun. Adapun, potensi produksi bijih juga didukung oleh sejumlah perusahaan tambang lainnya, seperti PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) sebesar 2,4–2,7 ton, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) 2,9 ton, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) 2,6 ton, PT Agincourt Resources (PTAR) 5,9–6,8 ton, serta PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) sebesar 2,2 ton per tahun. Besarnya kapasitas tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem emas nasional, yang pada akhirnya potensial untuk memperkuat cadangan devisa bank sentral. Atas dasar itulah, pemerintah terus mendorong Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan cadangan emasnya, sehinga semakin memperkuat stabilitas moneter dan ekonomi nasional.
Nasional
Nasional
Bank Sentral Didorong Perkuat Cadangan Emas, RI Punya 3.600 Ton
Jakarta, katakabar.com - Indonesia memiliki cadangan emas sekitar 3.600 ton dan menempati posisi keempat dunia sebagai negara dengan cadangan terbesar. Tetapi, emas yang tercatat sebagai cadangan moneter Bank Indonesia (BI) baru mencapai 87,1 ton, atau sekitar 7,7% dari total cadangan. Dengan kepemilikan tersebut, Indonesia berada di posisi ke-44 dunia dalam hal cadangan emas bank sentral. Angka tersebut terpaut jauh dari Amerika Serikat yang mencapai 8.133,5 ton, Jerman 3.349,5 ton, Italia 2.451,8 ton, Prancis 2.437 ton, dan China 2.346,4 ton. Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif, mempertanyakan kecilnya porsi emas dalam cadangan BI, mengingat Indonesia memiliki kekayaan emas yang besar. "Jadi pertanyaan kita kenapa Indonesia cuma sekian? Kenapa Bank Indonesia cuma sekian?" kata Irwandy dalam MINDialogue, Jakarta, Rabu (12/8) lalu. Dia menyebut kepemilikan emas bank sentral RI juga masih di bawah sejumlah negara di kawasan. Singapura, misalnya, memiliki 194 ton, sedangkan Thailand mencapai 234 ton. Menurut Irwandy, hal ini terjadi karena strategi BI selama ini lebih berorientasi pada cadangan valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat. Aset tersebut dinilai lebih likuid sehingga dapat digunakan langsung ketika BI melakukan intervensi di pasar valuta asing. "Rupanya strategi Bank Indonesia itu mudah-mudahan saya nggak salah, lebih berorientasi pada cadangan valuta asing. Dolar," ujarnya. Irwandy menyebut cadangan devisa nasional saat ini sekitar US$146 miliar atau setara dengan 5,5 bulan impor. Menurut dia, keterbatasan cadangan devisa nasional turut membatasi ruang untuk memperbesar kepemilikan emas. "Yang persoalan kedua kenapa cuma 80 ton, keterbatasan total cadangan devisa nasional. Kita memang belum besar juga cadangan devisa nasionalnya," kata Irwandy. Lebih lanjut, Irwandy menilai strategi tersebut perlu dipertimbangkan kembali di tengah tren bank sentral dunia yang meningkatkan kepemilikan emas sebagai bagian dari diversifikasi cadangan. Sejumlah negara, seperti China, Rusia, India, Turki, dan Polandia, terus menambah kepemilikan emas. Langkah tersebut antara lain didorong oleh meningkatnya risiko geopolitik dan upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar. "Indonesia belum atau tidak mempunyai urgensi untuk melakukan diversifikasi dolar, padahal sekarang ini dedolarisasi sedang terjadi di dunia," jelas Irwandy. Lantaran itu, dia mengusulkan agar BI mulai menyerap sebagian produksi emas dalam negeri. Salah satu skema yang ditawarkan adalah pembelian sekitar 20 ton emas ketika produksi nasional mencapai 100 ton. "Misalnya kalau kita produksi 100 ton ya, maka Bank Indonesia itu nambah 20 ton," ucapnya. Merujuk data Kemenko Perekonomian, Indonesia memiliki modal kuat untuk memperkuat ekosistem emas nasional. Sebagai gambaran, di dalam Grup MIND ID PT Antam Tbk saat ini memiliki fasilitas pemurnian (refinery) berkapasitas 150 ton per tahun. Selain itu, terdapat Smelter Manyar milik PT Freeport Indonesia yang mampu memurnikan emas hingga 50 ton per tahun. Sementara dari sektor swasta, smelter PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) mampu mengolah emas dengan kapasitas 18 ton per tahun. Adapun, potensi produksi bijih juga didukung oleh sejumlah perusahaan tambang lainnya, seperti PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) sebesar 2,4–2,7 ton, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) 2,9 ton, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) 2,6 ton, PT Agincourt Resources (PTAR) 5,9–6,8 ton, serta PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) sebesar 2,2 ton per tahun. Besarnya kapasitas tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem emas nasional, yang pada akhirnya potensial untuk memperkuat cadangan devisa bank sentral. Atas dasar itulah, pemerintah terus mendorong Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan cadangan emasnya, sehinga semakin memperkuat stabilitas moneter dan ekonomi nasional.
Nasional
Nasional
ATI Dorong Model Baru Pembiayaan Jalan Tol: Kurangi Beban APBN Perbesar Peran Swasta
Jakarta, katakabar.com - Penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, sebagai peran vital mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, menjadi bahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang akan diselenggarakan Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Rabu (12/8), di Jakarta. Forum ini juga hadir sebagai ruang dialog solutif lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, menjaga kelayakan iklim investasi, termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di seluruh Indonesia. Ketua Umum ATI, Rivan A. Purwantono, mengatakan ATI berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan jalan, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional. “Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” kata Rivan. Jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia saat ini telah mencapai sepanjang 3.115,98 km (76 ruas jalan tol) yang dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp668 triliun untuk ruas beroperasi dan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun termasuk ruas dalam tahap konstruksi dan persiapan. Di sisi lain, kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan terobosan kebijakan dan skema pembiayaan yang dapat mendorong partisipasi swasta. Sebagian besar ruas jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi sehingga memerlukan keselarasan struktur keuangan yang sehat untuk menjaga keberlanjutan pengusahaan jangka panjang. Kondisi ini kian diperparah oleh maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mempercepat kerusakan fisik jalan dan juga membahayakan pengguna jalan. Penyelenggaraan FGD ini turut mengundang jajaran pemangku kepentingan kunci. Acara direncanakan dibuka dengan sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. serta Menteri Pekerjaan Umum RI, Ir. Dody Hanggodo, M.PE. Diskusi interaktif ini juga akan dipandu oleh pakar manajemen Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., dengan menghadirkan narasumber utama Dr. Muhammad Chatib Basri dan Prof. Bambang Brodjonegoro. Forum ini akan melibatkan perwakilan legislatif dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta jajaran Kementerian dan Lembaga terkait. Unsur Kementerian mencakup Kementerian Pekerjaan Umum beserta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, hadir pula perwakilan lembaga negara dan pengawasan seperti Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Diskusi ini turut diperkaya oleh kalangan akademisi dan pakar, diantaranya Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengamat kebijakan publik. Sebagai pelengkap, sektor masyarakat dan dunia usaha juga hadir yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), kalangan perbankan, serta investor. Menanggapi pentingnya keterlibatan luas seluruh pemangku kepentingan tersebut, Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menggarisbawahi bahwa keselarasan pandangan antara Pemerintah dan pelaku industri merupakan pilar utama dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan. "Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," terang Kristianto. Hasil rumusan tersebut nantinya diserahkan sebagai bahan masukan strategis yang bermanfaat bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan jalan tol nasional yang adil, berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan percepatan pembangunan Indonesia.
Nusantara
Nusantara
Dorong Promosi Global, Kebun Rancabali PTPN I Jadi Sorotan Media Amerika Serikat
Bandung, katakabar.com - Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN I Regional 2 kembali mendapat perhatian internasional melalui peliputan khusus oleh media asal Amerika Serikat, Lost In Space Media. Kebun Rancabali di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi lokasi pengambilan gambar untuk proyek dokumenter bertajuk The Tea Trail yang mengangkat perjalanan teh Indonesia dari perkebunan hingga menjadi sajian yang dikenal di berbagai belahan dunia. Peliputan dilakukan langsung oleh pendiri Lost In Space Media, Connor Space, bersama timnya. Mereka mendokumentasikan berbagai aktivitas di Kebun Rancabali, mulai dari proses pemetikan pucuk teh, pengolahan di pabrik, hingga kisah para pekerja yang menjaga tradisi pengelolaan teh secara turun-temurun. Connor Space mengatakan, Kebun Rancabali dipilih karena memiliki kombinasi nilai yang kuat, mulai dari lanskap alam yang indah, kualitas teh yang dihasilkan, hingga sejarah panjang perjalanan komoditas teh di Indonesia. “Rancabali memiliki cerita yang sangat istimewa. Tempat ini bukan hanya menawarkan pemandangan alam yang luar biasa, tetapi juga menghasilkan teh dengan kualitas yang baik dan memiliki hubungan erat dengan sejarah masuk serta berkembangnya teh di Indonesia. Kami ingin membawa cerita ini kepada masyarakat dunia bahwa di balik secangkir teh terdapat perjalanan panjang manusia, alam, dan budaya,” ujar Connor Space. Menurutnya, The Tea Trail merupakan perjalanan untuk memahami bagaimana teh menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dokumenter tersebut ingin menggambarkan bahwa sebuah produk yang terlihat sederhana memiliki nilai sejarah, keterampilan, dan pengetahuan yang diwariskan lintas generasi. “Kami melihat teh bukan hanya sebagai minuman, tetapi sebagai bagian dari peradaban. Dari lapangan pemetikan hingga proses pengolahan, ada cerita tentang dedikasi manusia, hubungan dengan lingkungan, dan tradisi yang mampu bertahan melewati perubahan zaman,” ucapnya. Dalam kunjungannya, tim Lost In Space Media juga mengeksplorasi kawasan wisata yang berada di lingkungan PTPN I Regional 2. Keindahan alam perkebunan Rancabali menjadi salah satu daya tarik yang memperlihatkan bahwa kawasan perkebunan memiliki fungsi lebih luas, tidak hanya sebagai pusat produksi, tetapi juga sebagai ruang edukasi, konservasi, dan wisata berbasis alam. Connor Space menjelaskan, Lost In Space Media hadir untuk menggali kembali nilai-nilai dari tempat dan praktik yang telah bertahan selama berabad-abad. Di tengah perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomatisasi, pihaknya melihat masih banyak pelajaran berharga dari kearifan manusia dan tradisi yang terus dijaga. “Kami percaya masa depan tidak harus meninggalkan masa lalu. Justru dari warisan dan praktik yang telah bertahan lama, kita dapat menemukan inspirasi mengenai keberlanjutan, ketangguhan, dan keseimbangan hidup,” tambahnya. Lost In Space Media merupakan kolektif para petualang dan penutur cerita yang mengangkat berbagai kisah dunia melalui film, fotografi, tulisan, dan percakapan. Karya-karya mereka berfokus pada pertemuan antara tradisi dan teknologi, keahlian manusia dan inovasi, serta warisan budaya dengan masa depan. Bagi PTPN I, peliputan internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi perkebunan Indonesia kepada dunia. Kebun Rancabali tidak hanya menjadi penghasil teh berkualitas, tetapi juga merepresentasikan sejarah panjang perkebunan nasional yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. PTPN I terus mendorong transformasi perkebunan melalui peningkatan produktivitas, penguatan keberlanjutan, serta pengembangan potensi kawasan agroindustri dan agrowisata. Dengan pendekatan tersebut, perkebunan Indonesia diharapkan mampu terus menghadirkan nilai tambah sekaligus memperkuat posisi komoditas nasional di tingkat global.
Nasional
Nasional
Dorong Percepatan SPN, PTPN IV PalmCo Matangkan Pilot Project Kedelai
Jakarta, katakabar.com - Komitmen Holding Perkebunan Nusantara lewat PTPN IV PalmCo mendukung percepatan swasembada pangan nasional terus berlanjut. Memasuki Juli 2026, perusahaan tengah mematangkan pilot project pengembangan kedelai sebagai bagian dari kontribusi BUMN perkebunan terhadap penguatan ketahanan pangan sekaligus pengurangan ketergantungan impor kedelai. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan pengembangan kedelai merupakan salah satu bentuk diversifikasi komoditas strategis yang sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat produksi pangan nasional. "Kedelai komoditas yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Lantaran itu, PalmCo terus mematangkan pilot project pengembangannya agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi kedelai nasional," ujar Jatmiko. Menurutnya, Langkah ini tindak lanjut dari kunjungan lapangan ke sentra kedelai Nganjuk, Jawa Timur, bersama Menteri Pertanian, Panglima TNI, dan Ketua Komisi IV DPR RI pada Mei 2026. Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, PTPN IV PalmCo langsung mengimplementasikan ground breaking Gerakan Tanam Kedelai di Desa Sarang Giting, Kecamatan Dolok Masihul. Kolaborasi strategis bersama Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara ini mengintegrasikan pendampingan teknis serta penerapan teknologi budidaya varietas unggul Grobogan. Sinergi lintas sektor ini diharapkan menjadi akselerator dalam memperkuat ketahanan pangan serta mewujudkan swasembada kedelai yang modern dan berkelanjutan di Sumatera Utara. Pengembangan kedelai menjadi salah satu upaya mendukung program swasembada pangan di tengah tingginya kebutuhan nasional. Konsumsi kedelai Indonesia saat ini diperkirakan mencapai sekitar 2,6 hingga 2,7 juta ton per tahun, sementara produksi domestik masih belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut sehingga pasokan impor masih mendominasi. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong peningkatan produksi melalui perluasan areal tanam, penyediaan benih unggul, penerapan teknologi budidaya, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu contoh keberhasilan pengembangan kedelai nasional. Berdasarkan hasil peninjauan PalmCo, petani di Desa Ngudikan menerapkan pola tanam satu kali padi, satu kali kedelai, dan dua kali bawang merah dalam setahun. Dengan dukungan irigasi yang memadai dan kelembagaan petani yang kuat, produktivitas kedelai di wilayah tersebut mampu mencapai 1,7 hingga 2,1 ton per hektare, bahkan berpotensi meningkat hingga sekitar 3,5 ton per hektare melalui penerapan teknologi organik dan prebiotik. Sebagai bagian dari persiapan implementasi pilot project, PalmCo saat ini terus melakukan kajian teknis terhadap sejumlah areal yang berpotensi dikembangkan untuk budidaya kedelai. Kajian tersebut meliputi karakteristik tanah, ketersediaan air, topografi, hingga kesesuaian agroklimat guna memastikan pengembangan kedelai dapat berlangsung secara produktif dan berkelanjutan. "Kami ingin memastikan pilot project ini dibangun di lokasi yang benar-benar memiliki tingkat keberhasilan tinggi. Karena itu seluruh aspek teknis terus kami kaji sebelum implementasi dilakukan," jelas Jatmiko. Melalui sinergi antara BUMN, pemerintah, petani, serta berbagai pemangku kepentingan, PalmCo berharap pilot project kedelai dapat menjadi model pengembangan komoditas pangan yang mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Tekno
Tekno
Komitmen Vale Indonesia Dorong Penguatan Rantai Pasok Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Jakarta, katakabar.com - Kolaborasi yang kuat antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan menjadi fondasi utama dalam mendorong proyek hilirisasi mineral di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya mempererat sinergi tersebut, PT Vale yang merupakan anggota Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID, mencatatkan sejumlah lompatan penting dalam ikhtiar hilirisasi nikel. Belum lama ini, Vale menghadirkan komponen utama autoclave, yang menjadi fase krusial dalam pembangunan fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) Sambalagi di Morowali, Sulawesi Tengah. Diharapkan, pabrik yang dibangun dalam tiga jalur produksi (Line A, B, dan C) ini mencapai first mechanical completion pada akhir 2026. Capaian ini mempertegas komitmen hilirisasi Indonesia yang berdaya saing tinggi, berbasis standar hijau, serta mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun, proyek ini menjadi bagian Indonesia Growth Project (IGP) Morowali, salah satu proyek strategis nasional dalam mendorong hilirisasi mineral di Indonesia dengan total investasi US$2 miliar. Pengamat tambang dan energi, Ferdy Hasiman menilai pembangunan fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) sudah menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku industri nikel, bukan lagi sekadar pilihan. Menurutnya, perusahaan yang tidak berinvestasi pada proyek hilirisasi berisiko tertinggal dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang kini berkembang pesat. "Sebagian besar belanja modal (capex) perusahaan tambang saat ini memang diarahkan untuk pembangunan HPAL karena fasilitas ini akan menjadi tulang punggung ekosistem kendaraan listrik. Sejauh ini, MIND ID melalui Vale termasuk yang paling agresif mengembangkan proyek tersebut," kata Ferdy. Ia menambahkan pemerintah dan Danantara juga telah aktif mendorong percepatan hilirisasi dengan dukungan investasi bernilai triliunan rupiah. Menurut Ferdy, agresivitas Vale turut didukung pengalaman jajaran manajemen yang memahami pengembangan proyek HPAL. “Di samping itu, (Vale juga diuntungkan dengan) beberapa perusahaan nikel (swasta) lain memang tidak terlalu agresif sejak 2 tahun terakhir. Kemungkinan besar regulasi kita yang sering berubah-ubah,” jelasnya. Hilirisasi yang dijalankan tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan nilai tambah ekonomi mineral, melainkan menetapkan standar baru dalam kolaborasi lintas negara. Diharapkan, adanya kemitraan strategis Indonesia, Korea Selatan, dan Tiongkok dapat diselaraskan dengan tata kelola lingkungan rendah karbon dan keberlanjutan sosial. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM & Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan apa yang sudah dicapai Vale bukan hanya sebuah fasilitas industri, melainkan ekosistem hilirisasi yang lengkap dan berkelanjutan. “Proyek hilirisasi Vale menempatkan standar baru dalam kolaborasi internasional yang selaras dengan kepentingan nasional: membangun kedaulatan sumber daya, membuka lapangan kerja, serta menciptakan nilai tambah tinggi yang mendukung agenda Net Zero Emissions," jelasnya. Semangat mendukung hilirisasi mineral dan ekosistem kendaraan listrik nasional, secara tidak langsung juga akan mendorong efek ganda untuk daerah, seperti Kabupaten Morowali dan Sulawesi Tengah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Arniwaty Lamadjido, mengapresiasi pengembangan kawasan industri yang tidak hanya berfokus pada dorongan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian besar pada aspek sosial dan kualitas hidup masyarakat. “Kolaborasi yang memberi ruang bagi UMKM lokal serta keterbukaan terhadap fasilitas publik menjadi model pembangunan kawasan industri yang inklusif dan berkelanjutan bagi Sulawesi Tengah," imbuhnya.
Ekonomi
Ekonomi
Lintasarta Dorong Digital Sovereignty bagi BPD se Indonesia Perkuat Ekonomi Nasional
Jakarta, katakabar.com - Lintasarta berkomitmen percepat transformasi digital Bank Pembangunan Daerah (BPD) se Indonesia melalui penguatan fondasi digital yang berdaulat. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Lintasarta bakal gelar BPD Summit 2026 yang pertemukan BPD dari seluruh Indonesia pada 5 hingga 7 Agustus 2026 di Semarang. Forum ini menjadi wadah kolaborasi bagi BPD untuk membahas penerapan Digital Sovereignty sebagai fondasi transformasi digital, penguatan ketahanan siber, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) guna memperkuat peran BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembahasan ini semakin relevan mengingat tingkat kematangan digital, kapabilitas keamanan siber, dan kesiapan talenta digital di setiap BPD masih beragam. President Director & CEO Lintasarta, Armand Hermawan, mengatakan BPD membutuhkan kapabilitas digital dan keamanan siber yang setara dengan bank-bank besar, tapi tetap efisien dan mampu mengakomodasi karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Lintasarta Intelligent Core hadir sebagai fondasi digital yang mengintegrasikan Connectivity, Cloud, Cybersecurity, dan Collaboration-AI (4C) dalam satu ekosistem yang aman, terhubung, dan andal. “Fondasi ini dibangun di atas tiga prinsip utama, yakni Sovereign melalui sovereign infrastructure dan sovereign AI, Integrated melalui solusi end-to-end yang menyatukan empat kapablitas utama (4C), serta Seamless Experience yang menghadirkan pengalaman digital yang terintegrasi, andal, dan efisien,” kata Armand. Selain itu, ucap Armand, tingkat kematangan Cybersecurity dan Security Operations Center (SOC) di setiap BPD juga masih bervariasi. Lantaran itu, dibutuhkan pendekatan yang memungkinkan kapabilitas keamanan siber yang lebih terintegrasi, proaktif, serta didukung oleh pemanfaatan AI agar mampu menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Untuk mendukung transformasi tersebut, Lintasarta menghadirkan tiga pilar kolaborasi bagi BPD. Pertama, membangun forum kolaborasi yang memungkinkan BPD berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di bidang transformasi digital, connectivity, keamanan siber, dan AI. Kedua, mendorong pemanfaatan AI untuk menjawab berbagai use case yang menjadi prioritas di masing-masing daerah. Ketiga, memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan talenta digital daerah dengan melibatkan BPD dan perguruan tinggi. Ketiga pilar tersebut sejalan dengan Roadmap Penguatan BPD 2024–2027 yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya dalam mempercepat transformasi digital BPD sekaligus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi daerah dan nasional. Di tengah meningkatnya tuntutan digitalisasi layanan keuangan, muncul pertanyaan penting: bagaimana BPD dapat mempercepat transformasi digital tanpa mengorbankan keamanan, menjaga kedaulatan data, sekaligus menghadirkan layanan terbaik bagi nasabah? Pertanyaan tersebut akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam BPD Summit 2026, yang menghadirkan regulator, pimpinan BPD, serta berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan arah masa depan transformasi digital perbankan daerah. Melalui inisiatif ini, Lintasarta kembali menegaskan perannya sebagai Beyond AI Factory dari Indosat Ooredoo Hutchison Group yang menghadirkan fondasi digital berdaulat guna memperkuat daya saing BPD dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
