Demi Gibran: Duet Atau Duel Prabowo-Jokowi 2029

Oleh Agung Marsudi

katakabar.com - DI panggung politik nasional menuju tahun 2029, dua sosok kuat— Prabowo dan Jokowi masih berdiri dalam posisi yang saling menopang—dan saling membayangi.

Meski dalam dua kontestasi presiden sebelumnya berseteru, kini mereka bersekutu. Prabowo menduduki kursi kepresidenan berkat dukungan Jokowi; Jokowi menikmati perlindungan warisan politik, dan akses ke sumber daya negara—banyak loyalis Jokowi yang masih duduk di pemerintahan.

Meski di permukaan, dua sosok ini tampak sebagai persekutuan yang harmonis: bergandengan. Namun seiring jarak yang makin dekat ke tahun 2029, muncul pertanyaan yang tak bisa lagi dipungkiri: kemana arah persekutuan strategis ini ditujukan? Apakah untuk menyanyikan lagu yang sama demi kebesaran Indonesia—atau justru sedang memainkan dua nada yang berbeda, di mana tujuan sebenarnya adalah melanggengkan jalur kekuasaan mengamankan posisi—dan dinasti Jokowi.

Pidato menggelegar Prabowo "Hidup Jokowi!" dan dukungan Jokowi untuk Prabowo-Gibran dua periode, diiringi dengan turun gunungnya Jokowi membela mati-matian PSI pimpinan Kaesang anak bungsunya, penanda Jokowi berada di balik bangunan politik partai berlogo gajah tiny, dengan target perolehan kursi PSI di parlemen.

Masih segar dalam ingatan, ketika pertarungan pilpres 2024, Jokowi memobilisasi seluruh kekuatan birokrasi, anggaran bantuan sosial, dan pengaruh partai untuk memastikan kemenangan Prabowo—langkah yang banyak pengamat dinilai sebagai pengkhianatan terhadap prinsip netralitas eksekutif. Inilah dasar dari apa yang tampak sebagai "duet": saling melengkapi dan mengunci satu sama lain. Prabowo membawa pengalaman, jaringan partai lama, dan kematangan strategis; Jokowi membawa popularitas, dan penguasaan mesin pemerintahan. Poros Hambalang-Solo menjadi ikonik, dan nyaris tak tertandingi di arena koloseum politik Indonesia saat ini.

Namun persekutuan yang dibangun di atas pertukaran kepentingan pribadi selalu membawa benih keretakan ketika tujuan pribadi mulai berbenturan dengan kepentingan negara yang lebih luas. Risiko terbesar dari persekutuan strategis Prabowo–Jokowi bukanlah perpecahan di antara keduanya, melainkan hilangnya jarak antara negara dan keluarga berkuasa.

Ketika Prabowo dan Gibran—bekerja dalam satu barisan, maka garis batas antara kepentingan negara dan kepentingan keluarga menjadi nyaris tak terlihat. Kepentingan nasional atau menabur benih kekuasaan turun-temurun.

Rakyat pun perlahan mulai mempertanyakan: apakah demokrasi yang dijaga selama puluhan tahun ini akhirnya hanya akan berputar di antara beberapa keluarga saja? Jika jalur menuju kekuasaan semakin sempit dan semakin tertutup bagi mereka yang tidak memiliki nama besar atau relasi kuasa, maka kemenangan demokrasi hanya semu—sebab yang terjadi adalah pergantian wajah di atas sorot lampu politik yang sama.

Kini potensi perpecahan menjadi terbuka, dan boleh jadi antiklimaks, dan menjadi titik balik paling menarik menuju 2029. Prabowo memiliki ambisi sejarahnya sendiri: untuk dikenang sebagai arsitek kemandirian ekonomi dan pemimpin yang mengembalikan kejayaan Indonesia. Ia tidak mungkin rela menjadi sekadar tangga darurat yang lalu dilupakan setelah memberi laluan kekuasaan kepada generasi Jokowi. Di sisi lain, Jokowi memiliki urgensi waktu yang tak bisa ditunda—sisa masa jabatan Prabowo adalah satu-satunya kesempatan emas untuk memastikan Gibran cukup kuat jika harus melaju sendiri, lalu ditopang Kaesang, jika PSI menang.

Ketika ambisi pribadi Prabowo bertemu dengan urgensi suksesi Jokowi, benturan menjadi sangat mungkin terjadi. Prabowo mungkin mulai mempertimbangkan calon penerus yang sejalan dengan gagasan dan kelompoknya sendiri, bukan sekadar meneruskan warisan orang lain. Jika hal itu terjadi, maka yang semula duet harmonis akan berubah menjadi duel.

Sepuluh tahun Jokowi, kini pemerintahan Prabowo mendekat di usia dua tahun, politik kita masih berbau Roti, Sirkus, dan Bansos. Sejak masa Romawi Kuno, penguasa memahami satu kebenaran mendalam: rakyat yang kenyang dan terhibur jarang sekali memberontak. Dua hal itu—panem et circenses, roti dan sirkus, menjadi resep lama untuk menjaga ketenangan publik dan mempertahankan kekuasaan. Di Indonesia abad ke-21, resep itu tampaknya menemukan penjelmaan baru. “Roti” kini bisa bernama MBG, Bansos menjadi Kopdes, dan “sirkus”? Ia hadir dalam kemeriahan program nasional yang terdengar nyaring, bening dan menjanjikan, diiringi narasi besar tentang kedaulatan, keadilan, kemakmuran.

Tahun 2029 dua punakawan, Petruk dan Bagong, akan menggemparkan kahyangan, jagat politik nasional. Goro-Goro Indonesia harus diakhiri, tak ada reformasi jilid 2, yang ada rakyat dengan suka cita, menyambut deklarasi selamat tinggal era reformasi.