Nasional
Nasional
PTPN IV PalmCo Fasilitasi Lintasan APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Simalungun Meningkat
Simalungun, katakabar.com - PTPN IV PalmCo, Subholding Perkebunan Nusantara, kembali mendukung pelaksnaan Sumatera Utara (Sumut) Rally 2026, Putaran ke 3 FIA Asia Pacific Rally Championship (APRC) sekaligus Putaran ke 4 Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Rally IMI. Ajang balap mobil tingkat internasional yang berlangsung pada 7 hingga 9 Agustus 2026 di kawasan perkebunan teh PTPN IV Regional II Unit Tobasari dan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, tersebut tidak hanya menjadi arena kompetisi otomotif, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah sekitar. Pelepasan peserta kejuaraan dilakukan di Lapangan Adam Malik, Kota Pematangsiantar, Jumat (7/8). Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumatera Utara, H. Harun Mustafa, menyampaikan bahwa reli diikuti oleh 45 peserta dari berbagai kelas, termasuk enam pereli internasional yang berasal dari Prancis, India, dan Malaysia. Tingginya partisipasi peserta dari dalam dan luar negeri menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Kehadiran 45 tim balap beserta ratusan kru mekanik, ofisial, dan ribuan penonton selama akhir pekan diperkirakan memicu perputaran uang hingga miliaran rupiah. Dampak ekonomi tersebut dirasakan langsung oleh berbagai sektor riil di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, mulai dari meningkatnya tingkat hunian hotel dan penginapan, permintaan jasa transportasi, hingga kenaikan omzet pelaku UMKM kuliner, warung kopi, dan pedagang suvenir di sekitar kawasan special stage (SS) perkebunan teh. Musa Rajekshah selaku Ketua Dewan Pembina IMI Sumut, menyampaikan penyelenggaraan reli kegiatan otomotif yang membutuhkan biaya besar serta melibatkan banyak pihak karena berlangsung di luar sirkuit. Lebih lanjut, pereli yang juga berhasil meraih Juara Pertama APRC Sumut 2026 tersebut menegaskan bahwa terdapat tujuan yang lebih besar di balik penyelenggaraan kompetisi ini. “Kegiatan ini bukan sekadar melampiaskan hobi, melainkan juga mempromosikan pariwisata Danau Toba dan meningkatkan ekonomi rakyat,” ujarnya. Dukungan Konsisten PTPN IV PalmCo Keberhasilan pemanfaatan kawasan perkebunan sebagai arena balap internasional tidak terlepas dari dukungan PTPN IV PalmCo. Optimalisasi aset perkebunan ini merupakan bentuk kolaborasi aktif perusahaan dalam mendukung pengembangan ekosistem pariwisata olahraga (sport tourism) di Sumatera Utara. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyatakan perusahaan selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama untuk program-program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. “Penyediaan lahan perkebunan teh di Simalungun sebagai lintasan reli merupakan bentuk komitmen PTPN IV PalmCo dalam mendukung inisiatif strategis pemerintah dan IMI. Kami menyadari bahwa aset BUMN ini memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi. Kehadiran kompetisi sebesar APRC terbukti mampu menjadi katalis perputaran uang yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM dan masyarakat desa setempat,” jelas Jatmiko. Keterlibatan PTPN IV PalmCo dalam kejuaraan reli merupakan wujud konsistensi perusahaan. Pada tahun-tahun sebelumnya, kawasan kebun teh PalmCo juga secara rutin dipercaya sebagai arena balap Kejurnas Rally maupun APRC. Dukungan berkelanjutan terhadap penyediaan lintasan yang menantang ini sejalan dengan peta jalan IMI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mematangkan kesiapan daerah untuk mengembalikan seri World Rally Championship (WRC) ke Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan Sumut Rally 2026 di kawasan perkebunan PTPN IV PalmCo menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang produktif, memperkuat posisi Danau Toba sebagai destinasi sport tourism, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat di kawasan penyangga.
Nasional
Nasional
PTPN I Perkuat Kolaborasi Dukung Swasembada Pangan
Jakarta, katakabar.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong PT Perkebunan Nusantara I (Persero) untuk perkuat kontribusi mendukung program swasembada pangan nasional melalui percepatan pengembangan komoditas perkebunan strategis, penguatan riset bibit unggul, serta optimalisasi pemanfaatan lahan. Arahan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menerima jajaran Direksi PTPN I yang dipimpin Direktur Utama PTPN I, Dr. Abdul Rivai Ras, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta. Pada pertemuan itu, Menko Pangan menegaskan keberhasilan mewujudkan swasembada pangan membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, BUMN, lembaga riset, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Menurutnya, sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita harus bergerak dalam satu barisan, bekerja sama, dan maju bersama. Komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” ujar Zulkifli Hasan. Ia menjelaskan, pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem perkebunan melalui pengembangan bibit unggul, peningkatan produktivitas lahan, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi. Sinergi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perguruan tinggi, serta kementerian dan lembaga terkait dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi sektor perkebunan nasional. Menurut Menko Pangan, PTPN I memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat pengembangan komoditas perkebunan nasional, mulai dari penyediaan lahan riset, pengembangan kebun induk bibit unggul, hingga implementasi teknologi budidaya yang mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan. “PTPN I harus menjadi motor penggerak pengembangan perkebunan nasional. Hasil riset dan inovasi harus mampu meningkatkan produksi, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan kawasan agrowisata berbasis perkebunan,” ucapnya. Menanggapi arahan tersebut, Direktur Utama PTPN I, Dr. Abdul Rivai Ras, menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung penuh agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. “Arahan Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan menjadi penguatan bagi langkah transformasi yang sedang dijalankan PTPN I. Kami siap mempercepat pengembangan komoditas perkebunan strategis, memperkuat tata kelola, mengoptimalkan aset produktif, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani, masyarakat, dan perekonomian nasional,” ujar Abdul Rivai Ras. Ia menambahkan, PTPN I akan terus mengembangkan komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, kopi, tebu, teh, dan tembakau melalui pendekatan berbasis inovasi, hilirisasi, serta penerapan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global. Menurut Abdul Rivai Ras, transformasi yang dijalankan PTPN I tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kontribusi BUMN perkebunan dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan, hilirisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui penguatan sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan PTPN I, diharapkan pengembangan komoditas perkebunan strategis dapat berjalan lebih terintegrasi, memperkuat swasembada pangan nasional, meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan, serta mendorong daya saing Indonesia sebagai salah satu negara agraris terkemuka di dunia.
Nasional
Nasional
OJK Siapkan Era Baru Kripto: SID Investor, Stablecoin hingga Tokenisasi Aset
Jakarta, katakabar.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mendorong aset kripto terintegrasi lebih dalam dengan sistem keuangan Indonesia. Arah kebijakan ini mencakup penguatan status penyedia layanan aset kripto, penerapan Single Investor Identification (SID), pengaturan stablecoin, hingga pengembangan tokenisasi aset dunia nyata atau real-world assets (RWA). Arah tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, dalam Coinfest Asia 2026 yang berlangsung di Bali pada 20–21 Agustus 2026. “Hari ini, di forum Coinfest Asia, saya ingin menyatakan bahwa ekonomi on-chain Indonesia akan segera hadir,” ujar Adi. Langkah tersebut menjadi sinyal pengembangan industri aset digital nasional mulai bergerak dari sekadar aktivitas perdagangan kripto menuju integrasi yang lebih luas dengan infrastruktur keuangan. CEO & Founder FLOQ, Yudhono Rawis, menilai arah tersebut dapat menjadi momentum penting bagi industri kripto Indonesia untuk memasuki tahap perkembangan yang lebih matang. “Integrasi aset kripto dengan sistem keuangan bukan hanya tentang memperluas penggunaan teknologi blockchain. Yang lebih penting adalah membangun fondasi industri yang memiliki tata kelola, transparansi, perlindungan konsumen, dan infrastruktur yang semakin setara dengan sektor jasa keuangan lainnya,” ujar Yudho. Industri Kripto Masuk Fase Baru Perkembangan regulasi tersebut berlangsung di tengah pertumbuhan jumlah konsumen aset kripto di Indonesia. Data OJK menunjukkan jumlah konsumen aset kripto mencapai 22,69 juta pada Juni 2026, meningkat dari 22,40 juta pada Mei. Nilai transaksi kripto pada periode yang sama mencapai Rp28,58 triliun, naik 24,2 persen dibandingkan Rp23,01 triliun pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut berlangsung seiring semakin luasnya minat masyarakat terhadap aset digital, termasuk Bitcoin sebagai aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar. Infrastruktur pasar aset kripto Indonesia juga terus berkembang dengan keberadaan 26 pedagang aset keuangan digital berizin, dua bursa, dua lembaga kliring, dan dua kustodian. Salah satu agenda yang tengah disiapkan OJK adalah memperkuat posisi penyedia layanan aset kripto sebagai bagian dari industri jasa keuangan, sejalan dengan perkembangan regulasi melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Menurut Adi, perubahan tersebut bukan hanya sebatas perubahan nomenklatur, melainkan mencerminkan peningkatan standar industri. “Ini bukan sekadar perubahan label, tetapi benar-benar menunjukkan peningkatan kelas industri,” ucapnya. Yudho melihat penguatan status tersebut dapat meningkatkan kepercayaan terhadap industri sekaligus mendorong pelaku usaha meningkatkan standar operasionalnya. “Ketika aset digital semakin terhubung dengan sistem keuangan nasional, ekspektasi terhadap pelaku industri juga akan semakin tinggi. Governance, manajemen risiko, keamanan aset, hingga transparansi harus ikut berkembang. Bagi industri, ini merupakan tantangan sekaligus peluang untuk membangun kepercayaan dalam jangka panjang,” terang Yudho. Investor Kripto Bakal Punya SID OJK juga berencana menerapkan Single Investor Identification bagi investor aset kripto. Mekanisme serupa selama ini digunakan di pasar modal untuk memberikan nomor identitas tunggal kepada investor. Menurut OJK, penerapan SID dapat membuat infrastruktur pasar aset digital semakin selaras dengan pasar modal sekaligus memperkuat transparansi aktivitas investor. “Hal ini akan menyelaraskan ekosistem kripto dengan pasar modal, meningkatkan kredibilitas serta mendorong transparansi dan efisiensi secara bersamaan,” imbuh Adi. Yudho menilai SID dapat menjadi salah satu fondasi penting jika Indonesia ingin membangun ekosistem aset digital yang lebih terintegrasi. “Identitas investor yang terintegrasi berpotensi membuat ekosistem lebih transparan sekaligus mempermudah pengembangan produk dan layanan keuangan digital di masa depan. Hal yang perlu dijaga adalah implementasinya tetap efisien, aman, dan tidak menciptakan hambatan yang berlebihan bagi masyarakat untuk mengakses layanan,” jelasnya. Stablecoin Mulai Masuk Agenda Regulasi Selain infrastruktur investor, stablecoin menjadi salah satu sektor yang mulai mendapatkan perhatian lebih besar dari regulator. OJK berencana menempatkan stablecoin sebagai instrumen transaksi, bukan sebagai alat pembayaran. Pengaturannya akan tetap dikoordinasikan dengan Bank Indonesia sesuai kewenangan masing-masing lembaga. “Stablecoin diposisikan sebagai instrumen transaksi, bukan sebagai alat pembayaran,” tutur Adi. Pembahasan mengenai stablecoin menjadi semakin relevan seiring peningkatan penggunaannya secara global. Berdasarkan data yang dipaparkan OJK, suplai stablecoin dunia meningkat dari sekitar US$200 miliar pada awal 2025 menjadi sekitar US$317 miliar–US$320 miliar pada awal 2026. Sejumlah model bisnis stablecoin di Indonesia juga telah melewati proses regulatory sandbox OJK dan bersiap memasuki tahap pengembangan berikutnya. Menurut Yudho, kejelasan regulasi menjadi faktor penting agar inovasi stablecoin dapat berkembang tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun pengguna. “Stablecoin memiliki banyak potensi penggunaan, terutama untuk efisiensi transaksi dan penyelesaian berbasis blockchain. Tetapi, karena bersinggungan langsung dengan sistem keuangan dan pembayaran, batas kewenangan serta aturan mainnya harus jelas. Kepastian regulasi justru akan memberikan ruang yang lebih sehat bagi inovasi,” ujarnya. Tokenisasi Emas, SBN hingga Properti Agenda lain yang berpotensi membuka babak baru industri aset digital Indonesia adalah tokenisasi aset dunia nyata. OJK tengah menyusun kerangka regulasi yang lebih luas untuk pengembangan real-world assets. Sejumlah model tokenisasi yang telah dikembangkan melalui regulatory sandbox antara lain mencakup emas, Surat Berharga Negara (SBN), hingga hak ekonomi atas properti. “Kami sedang menyusun regulasi OJK yang komprehensif untuk memastikan skalabilitas dan keamanannya,” jelas Adi. Secara global, perkembangan RWA juga berlangsung cepat. Data yang dipaparkan OJK menunjukkan nilai pasar RWA meningkat sekitar 256,7 persen dari kuartal pertama 2025 hingga kuartal pertama 2026, dengan nilai mendekati US$33,5 miliar pada pertengahan 2026. Yudho melihat tokenisasi berpotensi menjadi salah satu titik pertemuan terbesar antara teknologi blockchain dan sistem keuangan tradisional. “RWA bisa menjadi salah satu use case blockchain yang paling relevan bagi sektor keuangan karena teknologi tidak lagi berdiri sendiri, tetapi digunakan untuk merepresentasikan aset dan hak ekonomi yang nyata. Jika regulasi, kustodian, likuiditas, dan perlindungan investor dibangun dengan baik, tokenisasi dapat membuka akses investasi yang lebih luas sekaligus menciptakan model pembiayaan baru,” ulas Yudho. Dari Trading Menuju Ekonomi On-Chain Berbagai agenda tersebut menunjukkan arah kebijakan aset digital Indonesia mulai berkembang melampaui aktivitas jual beli kripto. Identitas investor, standardisasi penyedia layanan, stablecoin, dan tokenisasi menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan berbasis teknologi yang lebih terintegrasi. OJK juga mengaitkan perkembangan aset digital dengan agenda ekonomi nasional, termasuk transformasi digital, pendalaman pasar keuangan, serta perluasan akses investasi dan pembiayaan. “Kami berkomitmen penuh menjadikan Indonesia sebagai pusat kripto Asia, pusat inovasi, investasi, dan transaksi kripto di kawasan ini,” sebut Adi. Menurut Yudho, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat perkembangan aset digital di kawasan apabila inovasi dan regulasi dapat bergerak secara seimbang. “Fase berikutnya dari industri aset digital tidak hanya akan berbicara tentang harga aset atau volume perdagangan. Kita akan semakin banyak melihat blockchain masuk ke infrastruktur investasi, tokenisasi aset, settlement, hingga berbagai layanan keuangan lainnya. Indonesia punya basis pengguna yang besar dan ekosistem yang terus berkembang. Jika regulasi mampu memberikan kepastian sekaligus ruang inovasi, peluang Indonesia untuk menjadi salah satu pusat ekonomi on-chain di Asia semakin terbuka,” tandas CEO FLOQ.
Nasional
Nasional
PTPN IV PalmCo Jadikan Kebun dan Pabrik Laboratorium Kesiapan Kerja, Serap Lebih 1.300 Peserta Magang
Jakarta, katakabar.com - Di tengah tingginya kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga kerja yang siap pakai, program pemagangan semakin dipandang sebagai salah satu jembatan untuk pertemukan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri. Subholding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menjadi salah satu perusahaan yang memperluas skema tersebut dengan membuka akses magang hingga ke seluruh lini bisnis, mulai dari kantor pusat, kantor regional, hingga kebun dan pabrik. Kurun dua tahun terakhir, perusahaan perkebunan negara itu mencatat telah menerima 1.328 peserta magang melalui berbagai jalur, mulai dari program mandiri, Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MBKM), Magenta BUMN, Program Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan, hingga program penelitian. Para peserta tidak hanya ditempatkan di fungsi administratif, tetapi juga terlibat dalam aktivitas operasional perusahaan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Penempatan tersebut mencakup Head Office, Regional Office, unit kebun, hingga pabrik pengolahan. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan perusahaan berupaya menghadirkan pengalaman kerja yang mendekati kondisi industri sesungguhnya sehingga peserta memperoleh gambaran nyata mengenai dunia profesional sebelum memasuki pasar kerja. "Kami tidak memposisikan peserta magang sebagai tenaga kerja tambahan. Seluruh ekosistem perusahaan, mulai dari ruang pengambilan kebijakan di Head Office, pusat koordinasi di Region Office, hingga area operasional kebun dan pabrik merupakan laboratorium hidup. Mereka dilibatkan dalam ritme kerja profesional, menghadapi studi kasus nyata, dan memperoleh evaluasi yang terukur," ujar Jatmiko. Menurutnya, pendekatan tersebut selaras dengan semangat Danantara dan BP BUMN untuk melahirkan generasi muda yang mampu bersaing dan diharapkan dapat mempersempit kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai sektor industri. Persaingan Ketat Tingginya minat generasi muda terhadap pengalaman kerja di industri juga tercermin dari seleksi Program Maganghub Kementerian Ketenagakerjaan Batch II yang berlangsung pada Agustus 2026. Sebanyak 2.231 pelamar mengikuti proses seleksi untuk memperebutkan 164 posisi magang yang tersedia di kantor pusat dan lima kantor regional PTPN IV PalmCo. Di sejumlah wilayah operasional, seperti Regional I Medan dan Regional IV Jambi, tingkat persaingan bahkan mencapai sekitar satu kursi diperebutkan oleh 16 pelamar. Besarnya animo tersebut, menurut Jatmiko, menunjukkan semakin tingginya kebutuhan lulusan baru terhadap pengalaman kerja yang relevan sebagai bekal memasuki dunia profesional. Ia menambahkan, perusahaan juga menerapkan mekanisme yang berbeda terkait fasilitas peserta sesuai skema pemagangan yang diikuti. Untuk peserta Program Maganghub Kementerian Ketenagakerjaan, insentif berasal dari anggaran pemerintah, sedangkan peserta Magenta BUMN memperoleh uang saku yang dialokasikan perusahaan. "Ini bentuk kolaborasi antara pemerintah dan BUMN. Perusahaan menyediakan lingkungan belajar, pembimbing, dan pengalaman kerja, sementara skema pembiayaan mengikuti ketentuan masing-masing program," jelasnya. Menutup Kesenjangan Kompetensi Pengembangan program pemagangan sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam berbagai kesempatan menegaskan, pemagangan berbasis kompetensi menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. "Pemagangan berbasis kompetensi adalah jembatan paling efektif untuk mewujudkan link and match antara dunia pendidikan dan pasar kerja. Melalui pemagangan di industri, peserta tidak hanya mendapatkan hard skill, tetapi juga soft skill dan etos kerja yang nyata," timpal Yassierli. Menurut dia, pengalaman langsung di lingkungan industri akan membantu lulusan memasuki dunia kerja dengan kesiapan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan produktivitas angkatan kerja nasional. Menjadi Bekal Karier Sejumlah alumni program magang mengaku pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam perjalanan karier mereka. Nabila Shifa, lulusan Universitas Gunadarma yang mengikuti program Magenta BUMN dan kini menjadi karyawan PTPN IV PalmCo, mengatakan selama magang dirinya tidak hanya mengerjakan tugas administratif, tetapi juga dilibatkan dalam penyelesaian target kerja tim. "Pendampingan mentor dan pengalaman bekerja dalam ritme korporasi menjadi bekal yang sangat membantu ketika mengikuti proses rekrutmen hingga akhirnya bergabung sebagai karyawan," jelasnya. Pengalaman serupa dirasakan Hafizah Mulia Ningrum, lulusan Universitas Andalas yang pernah mengikuti Program Magang Kementerian Ketenagakerjaan di PTPN IV PalmCo dan kini bekerja sebagai konsultan auditor. Kata Hafizah, pemahaman mengenai tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan standar kepatuhan operasional yang diperoleh selama magang menjadi nilai tambah dalam pekerjaannya saat ini. "Pengalaman itu membuat saya memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai praktik bisnis di lapangan sehingga sangat membantu ketika memberikan rekomendasi kepada klien," ucapnya. Bagi PTPN IV PalmCo, perluasan akses magang tidak hanya dimaksudkan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perusahaan, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja yang lebih siap menghadapi kebutuhan industri. Tingginya jumlah peserta maupun pelamar dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa program pemagangan masih menjadi salah satu jalur yang banyak diminati lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja secara penuh.
Nasional
Nasional
NU Akui Bitcoin Sebagai Aset, Ini Babak Baru Kripto Indonesia?
Jakarta, katakabar.com - Muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama (NU) tetapkan Bitcoin dapat diakui sebagai aset dan digunakan dalam transaksi berdasarkan perspektif fikih. Meski demikian, Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai mata uang atau alat pembayaran yang berlaku di Indonesia. Keputusan tersebut hasil pembahasan Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyah yang dilaporkan dalam Sidang Pleno III Muktamar ke 35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (29/8) lalu. Pada pembahasan itu Bitcoin dinilai memenuhi kriteria mal atau harta dan tsaman atau alat tukar dalam perspektif fikih. Penilaian tersebut didasarkan pada karakteristik Bitcoin yang memiliki nilai dan manfaat yang diakui masyarakat, dapat dipindahtangankan, serta dapat ditukar dengan barang maupun aset lain. Fluktuasi harga Bitcoin juga dinilai tidak serta-merta menghilangkan kedudukannya sebagai aset bernilai secara ekonomi. Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU), KH Mahbub Maafi, menjelaskan pembahasan tersebut secara spesifik menempatkan Bitcoin dalam perspektif fikih dan tidak mengategorikannya sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Komisi Bahtsul Masail kemudian menyimpulkan transaksi Bitcoin ketika diposisikan sebagai aset digital dinilai sah dan diperbolehkan. Namun, penggunaannya sebagai mata uang di Indonesia tetap tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Industri: Bisa Buka Ruang Literasi Lebih Luas CEO dan Founder FLOQ, Yudhono Rawis, menilai keputusan Muktamar NU menjadi perkembangan penting bagi ekosistem aset digital Indonesia, terutama karena persoalan mengenai status kripto dari perspektif agama masih menjadi salah satu pertanyaan yang kerap muncul di tengah masyarakat. “Keputusan ini penting karena memberikan tambahan perspektif terhadap salah satu pertanyaan yang selama ini cukup sering muncul di masyarakat, yaitu bagaimana Bitcoin dan aset kripto dilihat dari sisi fikih. Bagi industri, ini bukan sekadar mengenai penerimaan Bitcoin, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat literasi mengenai apa sebenarnya fungsi dan posisi aset kripto di Indonesia,” ujar Yudho. Menurutnya, keputusan tersebut juga dapat membantu masyarakat membedakan penggunaan Bitcoin sebagai aset digital untuk investasi atau perdagangan dengan penggunaannya sebagai alat pembayaran. Hal ini penting mengingat Indonesia telah memiliki pemisahan yang jelas antara kedua fungsi tersebut. Perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto berada dalam kerangka pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, Rupiah tetap menjadi alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan dalam transaksi pembayaran di wilayah Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. “Perlu dipahami masyarakat adalah pengakuan Bitcoin sebagai aset tidak berarti Bitcoin kemudian bisa digunakan untuk menggantikan Rupiah dalam transaksi sehari-hari. Di Indonesia posisinya jelas, kripto merupakan aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan dalam ekosistem yang diatur, sedangkan fungsi pembayaran tetap menggunakan Rupiah,” jelas Yudho. Dorong Adopsi Lebih Sehat Yudho melihat semakin luasnya diskusi mengenai Bitcoin dari perspektif agama, regulasi, hingga ekonomi dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan industri yang lebih matang. Namun, peningkatan penerimaan terhadap aset kripto menurutnya tetap harus berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman mengenai risiko. “Adopsi yang sehat bukan hanya diukur dari semakin banyaknya orang yang memiliki aset kripto. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat memahami aset yang mereka beli, risikonya, bagaimana mekanismenya, serta aturan yang melindungi aktivitas tersebut,” terangnya. Lantaran itu, keputusan Muktamar NU dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi edukasi yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya masih memiliki keraguan terhadap kedudukan aset kripto. Menurut Yudho, masyarakat tetap perlu memahami karakter aset kripto yang memiliki volatilitas tinggi dan memastikan setiap keputusan investasi didasarkan pada pengetahuan, profil risiko, serta tujuan keuangan masing-masing. “Semakin jelas pemahaman masyarakat dari sisi fikih maupun regulasi, semakin besar peluang industri berkembang secara lebih bertanggung jawab. Industri juga memiliki tanggung jawab untuk tidak berhenti pada narasi adopsi, tetapi terus mendorong edukasi, transparansi, dan pemahaman risiko,” tambahnya. Regulasi Aset Kripto Terus Diperkuat Keputusan NU tersebut muncul ketika kerangka pengawasan aset keuangan digital Indonesia juga terus berkembang. Sejak Januari 2026, OJK dan Bappebti telah mengakhiri masa transisi peralihan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto kepada OJK. Pada 1 September 2026, Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto juga resmi mulai berlaku. Aturan tersebut antara lain memperkuat ketentuan pelaksanaan terkait evaluasi aset keuangan digital, pelaporan penyelenggara, hingga mekanisme pengawasan dalam ekosistem perdagangan aset digital. Sementara dari sisi sistem pembayaran, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tetap mewajibkan penggunaan Rupiah untuk transaksi yang memiliki tujuan pembayaran di wilayah Indonesia, dengan sejumlah pengecualian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.
Nasional
Nasional
PTPN I Teguhkan Komitmen Pilar Kedaulatan Negara
Jakarta, katakabar.com - Lima aspek fundamental pembentuk kedaulatan negara melekat pada bisnis PTPN I (Persero). Bergerak di industri agro, anak usaha PTPN III (Persero) ini segaris dengan ketersediaan pangan. Sifat padat karyanya menjadikan PTPN I menyerap banyak tenaga kerja. Lokasinya yang tersebar di pelosok negeri membuka isolasi wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan. Hadir dengan budidaya agronomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi modern juga menempatkan PTPN I sebagai pusat inkubasi usaha dan transfer sains kepada masyarakat luas. Posisi strategis itu mengemuka dalam forum dialog dalam rangka Syukuran, Doa Bersama Swasembada Pangan Indonesia, dan Peluncuran Buku karya Direktur Utama PTPN I,.Abdul Rivai Ras di Jakarta, Sabtu (1/8). Sejumlah tokoh nasional hadir pada peluncuran buku berjudul Pangan dalam Aspek Pertahanan Negara tersebut. Selain membedah sari pati isi buku, Direktur Utama, alumnus Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia itu juga menarik benang merah antara PTPN I dan ketahanan negara. Ia menyebut PTPN I, dengan aset yang besar, tenaga kerja yang banyak, sebaran yang luas, dan misi yang humanis, memiliki irisan yang sangat kuat dengan ketahanan pangan. Acara doa bersama dan peluncuran buku digelar dalam suasana batin yang khidmat, patriotis, dan religius. Selain diskusi, acara juga diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan ayat-ayat suci Al Quran, santunan kepada anak-anak yatim, serta tausiah oleh Ustaz Das'ad Latif yang memberikan perspektif spiritual yang mendalam. Paparan isi buku dan visi PTPN I dijelaskan Abdul Rivai Ras sebagai relasi yang sangat kuat. "Program Asta Cita Presiden RI, H Prabowo Subianto," kata Bro Rivai, sapaan akrabnya, sangat relevan dengan tugas dan tanggung jawab setiap insan PTPN I dalam mendukung pembangunan bangsa, khususnya pada aspek ketahanan pangan. "Dalam banyak kesempatan, Presiden RI, H Prabowo Subianto menyebut bangsa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tidak akan pernah benar-benar merdeka. Karena itu, pembangunan pangan bukan semata meningkatkan produksi, melainkan membangun kemandirian, memperkuat stabilitas ekonomi, dan menjaga ketahanan negara," kata Rivai mengutip pernyataan Presiden RI. Abdul Rivai Ras juga mengutip beberapa data fundamental dalam buku dan orasinya. Berdasarkan data pemerintah, kata dia, produksi beras nasional pada 2025 mencapai sekitar 34,71 juta ton, meningkat 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi padi mencapai 71,95 juta ton Gabah Kering Panen (GKP) dengan surplus beras sekitar 3,52 juta ton, sehingga Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang tahun 2025. Selain itu, cadangan beras pemerintah juga berada pada level tertinggi dalam sejarah modern Indonesia. Indonesia juga berhasil mencapai swasembada pada delapan komoditas strategis, yakni beras, jagung pakan, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Keberhasilan tersebut merupakan buah sinergi pemerintah, petani, pekebun, peternak, penyuluh, akademisi, BUMN, dunia usaha, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Menurut Abdul Rivai Ras, keberhasilan swasembada pangan harus dipandang sebagai awal untuk membangun sistem pangan nasional yang semakin tangguh dan berkelanjutan. Ia menuturkan sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan melalui penyediaan komoditas utama, penguatan industri hilir, serta peningkatan kesejahteraan petani. "Swasembada pangan adalah wujud nyata kemandirian bangsa. Di balik setiap capaian produksi terdapat kerja keras jutaan petani, pekebun, peneliti, pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan. Sebagai BUMN perkebunan, PTPN I berkomitmen terus memperkuat produktivitas, mempercepat modernisasi perkebunan, mengembangkan bibit unggul, memperluas hilirisasi, serta membangun kemitraan yang saling menguatkan dengan petani agar kontribusi sektor perkebunan terhadap ketahanan pangan nasional semakin besar," ulas Abdul Rivai Ras. Ia menegaskan, dinamika global yang dipengaruhi perubahan iklim, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional semakin membuktikan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. "Pangan hari ini adalah isu strategis bangsa. Ketika pasokan pangan terjaga, masyarakat terlindungi, perekonomian lebih stabil, dan daya tahan negara semakin kuat. Karena itu, transformasi PTPN I tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja korporasi, tetapi juga memastikan setiap langkah perusahaan memberikan nilai tambah bagi agenda besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, memperkuat industri gula nasional, mengembangkan komoditas perkebunan unggulan, serta mendukung ketahanan energi melalui hilirisasi berbasis bioenergi," jelasnya. Masih Abdul Rivai Ras, keberhasilan swasembada pangan juga menjadi fondasi bagi berbagai program strategis pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan bahan pangan secara berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan menjaga produksi pangan nasional harus terus didukung melalui penguatan sektor hulu hingga hilir. Sebagai perusahaan yang mengelola berbagai komoditas strategis nasional, PTPN I akan terus memperkuat kontribusinya melalui transformasi bisnis yang berorientasi pada produktivitas, keberlanjutan, inovasi, dan hilirisasi. Pengembangan perkebunan modern, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat akan terus menjadi fokus perusahaan dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Bagi PTPN I, menjaga swasembada pangan bukan sekadar memenuhi target produksi, melainkan menjaga kedaulatan bangsa. Dari setiap hektare kebun yang dikelola secara produktif, tumbuh harapan untuk memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan Indonesia yang mandiri menuju Indonesia Emas 2045.
Nasional
Nasional
Danantara Housing Expo 2026, BP Tapera Dorong MBR Manfaatkan Akses Rumah Subsidi
Tangerang, katakabar.com - Danantara Housing Expo 2026 resmi dibuka di Hall A ICE PIK 2, Tangerang, Kamis (27/8) lalu. Pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus 2026 ini menghadirkan berbagai pilihan hunian sekaligus mempertemukan masyarakat dengan pengembang, perbankan, dan pelaku ekosistem perumahan. BP Tapera turut hadir melalui booth bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kehadiran BP Tapera menjadi salah satu sarana bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk memperoleh informasi mengenai rumah subsidi dan akses pembiayaannya.Komisioner BP Tapera, Dr. Heru Pudyo Nugroho, mengatakan masyarakat yang belum memiliki rumah dapat memanfaatkan Danantara Housing Expo untuk melihat berbagai pilihan hunian yang tersedia. "Di sini dipamerkan seluruh produk-produk properti dari pengembang-pengembang ternama, baik rumah komersial maupun rumah subsidi. Dan ini kita ada di booth Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga BP Tapera," ujar Heru.Ia mengajak masyarakat untuk datang dan mencari informasi mengenai hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan."Silakan teman-teman semua, ayo bagi yang belum punya rumah, ini saatnya untuk lihat-lihat prospektus rumah, baik rumah subsidi maupun rumah komersial," ujarnya. Khusus bagi MBR yang memenuhi kriteria dan belum memiliki rumah, Heru mendorong masyarakat untuk berkonsultasi langsung mengenai akses rumah subsidi. "Khusus subsidi, bagi Anda yang masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya rumah, ini saatnya untuk nanya-nanya bagaimana bisa mendapatkan rumah yang mudah, layak dan terjangkau di BP Tapera," ucapnya. Realisasi FLPP Capai 134.734 Unit Ajakan tersebut sejalan dengan pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola BP Tapera. Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 26 Agustus 2026, realisasi penyaluran KPR subsidi mencapai 134.734 unit, atau 38,50 persen dari target 350.000 unit tahun 2026. Nilai realisasi mencapai sekitar Rp16,765 triliun.Bank BTN menjadi penyalur terbesar dengan 62.944 unit, disusul Bank Syariah Nasional 32.905 unit, BRI 14.387 unit, BNI 9.670 unit, dan Bank Mandiri 4.004 unit. Dari sisi wilayah, Jawa Barat mencatat realisasi tertinggi sebanyak 31.844 unit, kemudian Jawa Tengah 11.755 unit, Sulawesi Selatan 11.111 unit, Jawa Timur 9.463 unit, dan Banten 8.612 unit. Sementara itu, realisasi FLPP tercatat 818 unit di Papua, 275 unit di Papua Tengah, 326 unit di Papua Barat Daya, 134 unit di Papua Barat, dan 62 unit di Papua Selatan. Expo Hadirkan Beragam Pilihan Hunian CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam sambutannya menyampaikan bahwa expo menghadirkan lebih dari 120 ribu pilihan hunian dan apartemen dari lebih dari 130 developer BUMN dan swasta. Pilihan tersebut dibagi dalam tiga zona, yakni First Home, Family Home, dan Premium Living, serta dilengkapi 10 rumah contoh. "Terutama masyarakat berpenghasilan rendah, bawah, dan juga menengah ini dapat memiliki rumah dengan baik, cepat, dan layak," jelas Rosan. Ia juga menyebut inventory BUMN yang ditawarkan mencapai sekitar 16.500 unit. Dari sisi pembiayaan, tersedia skema dengan uang muka mulai 1 persen, bunga fixed pada periode awal mulai 2,75 persen, serta tenor hingga 30 bahkan 40 tahun. Menteri PKP, Maruarar Sirait turut menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian. "Danantara Housing Expo tidak hanya menjadi tempat untuk menawarkan rumah, tetapi menjadi platform yang mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, dan berbagai pelaku industri dalam satu ekosistem perumahan," uls Maruarar. Ia menyebut dukungan Kredit Program Perumahan tahun ini mencapai Rp50 triliun. Pemerintah juga meningkatkan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit. Setelah sambutan Menteri PKP, acara dilanjutkan dengan prosesi simbolis pembukaan kunci rumah sebagai tanda dibukanya Danantara Housing Expo 2026.Menutup keterangannya dari lokasi, Heru kembali mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum expo tersebut."Ayo ramaikan, Danantara Housing Expo 2026 sukses untuk kalian semua," pungkasnya
Nasional
Nasional
HPN 2027 di Lampung Inklusif dan Kalaboratif
Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Dewan Pers dan Pengurus PWI Pusat di Jakarta, Rabu (2/9/), yang secara khusus membahas penyelenggaraan HPN dan wacana perubahan tata kelolanya.
Nasional
Nasional
Kemendagri Bentuk Tim Kerja Insentif Apresiasi Kinerja Pemda 2026 Kategori Akses Pendidikan, Ini Tujuannya
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi tetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.10.-176 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Pengukuran dan Penetapan Insentif Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Kategori Perbaikan Akses Penduduk Terhadap Layanan Pendidikan. Pembentukan tim ini bertujuan memberikan insentif berbasis kinerja sebagai apresiasi dan dorongan bagi pemerintah daerah yang berhasil memperluas kesempatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat. Tim Kerja ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, yang bertindak sebagai Pembina dan Pengarah. Penilaian kinerja mencakup enam wilayah pembinaan utama: Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku, Kalimantan, Sumatera, Jawa-Bali, serta Papua. Peran Strategis T.R. Fahsul Falah Ketua Tim Kerja Dalam struktur kepengurusan Tim Kerja, T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., yang menjabat sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan Dan Pelayanan Publik, dipercaya menduduki posisi sentral sebagai Ketua Tim Kerja. Peran dan tanggung jawab T.R. Fahsul Falah dalam pelaksanaan program apresiasi ini meliputi: - Kepemimpinan Operasional dan Teknis: Memimpin pelaksanaan pengukuran dan scoring indikator kinerja daerah secara komprehensif bersama seluruh unsur tim kerja. - Integrasi Kebijakan Kependudukan & Pelayanan Publik: Menyelaraskan tolok ukur perbaikan akses pendidikan dengan perspektif kewilayahan, dinamika kependudukan, serta standar pelayanan publik sesuai portofolio pusat strategi kebijakan yang dipimpinnya. - Koordinasi Lintas Wilayah: Mengordinasikan jalannya supervisi teknis dan pengumpulan data validasi di 6 wilayah regional pembinaan bersama para Koordinator Wilayah. - Konsolidasi Rekomendasi Akhir: Mengawal pengolahan data hasil penilaian dari tim teknis hingga menghasilkan dokumen rekomendasi penetapan pemenang insentif yang sah untuk disampaikan kepada Pembina dan Pengarah. Pelaksanaan pengukuran kinerja ini dibiayai melalui DIPA BSKDN TA 2026 sebagai komitmen nyata pemerintah pusat dalam mempercepat pemerataan akses pendidikan di daerah melalui skema insentif daerah yang terukur.
Nasional
Nasional
Lewat APKASI Expo 2026, BPDP Perkuat Sinergi Pemkab Percepat Program Perkebunan Rakyat
Tangerang, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) perkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) guna percepat pelaksanaan berbagai program perkebunan rakyat dari hulu hingga hilir melalui keikutsertaannya pergelaran APKASI Expo 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Dalam agenda tahunan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tersebut, BPDP membuka booth informasi dan menggelar talkshow yang menghadirkan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu, Normansyah Syahruddin, serta Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir, Mohammad Alfansyah. Kehadiran BPDP menjadi bagian dari upaya memperkenalkan berbagai program BPDP kepada para kepala daerah sekaligus mendorong peran aktif pemerintah kabupaten dalam mempercepat pelaksanaan program di daerah. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis dalam pembangunan perkebunan karena berada paling dekat dengan pekebun dan memahami kondisi serta kebutuhan masyarakat di daerah. Menurut Zaid, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin penting karena pembangunan perkebunan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas di sektor hulu hingga penciptaan nilai tambah di sektor hilir. “BPDP memiliki instrumen pendanaan dan program, sementara pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman terhadap kondisi di lapangan. Kami berharap kolaborasi ini dapat membuat pelaksanaan program menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar,” jelasnya. Percepat Program di Sektor Hulu Di sektor hulu, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin, menekankan pentingnya dukungan pemerintah kabupaten dalam mempercepat pelaksanaan Peremajaan Perkebunan dan program sarana dan prasarana perkebunan. “Pemerintah kabupaten merupakan mitra penting karena paling dekat dengan pekebun. Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima dan lahan, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, serta memastikan ketersediaan benih unggul yang memenuhi persyaratan,” ucap Normansyah. Hingga 19 Agustus 2026, program PSR telah menjangkau 187.782 pekebun dengan luas lahan 428.745 hektare, dengan dukungan dana sebesar Rp12,86 triliun. “Kalau ada proses yang bisa dipercepat di daerah, tentu kami berharap dapat dibantu untuk dipercepat. Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPDP, semakin cepat pula manfaat program dirasakan oleh pekebun,” bebernya. Perkuat SDM dan Riset Perkebunan Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan riset sebagai bagian dari upaya membangun industri perkebunan yang lebih maju dan berdaya saing. “Pengembangan SDM dan riset merupakan investasi jangka panjang bagi perkebunan Indonesia. Kita ingin masyarakat di daerah memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, sementara hasil riset yang dikembangkan juga dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” tutur Alfansyah. Menurutnya, pemerintah kabupaten dapat berperan dalam memperluas informasi dan akses masyarakat terhadap berbagai program pengembangan SDM BPDP, sekaligus membantu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui riset. Dari 2016, program pendidikan dan pelatihan BPDP telah memberikan manfaat kepada 13.265 penerima beasiswa dan 32.152 penerima pelatihan. Pada 2026, kuota penerima beasiswa ditingkatkan menjadi 5.000 orang untuk jenjang D1 hingga S1. Melalui partisipasinya dalam APKASI Expo 2026, BPDP berharap komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dapat semakin kuat sehingga berbagai program dapat terlaksana lebih cepat dan manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. “Pada akhirnya, pembangunan perkebunan bukan hanya tentang tanaman atau angka produksi. Ini tentang bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan bagi pekebun, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menyiapkan masa depan sektor perkebunan. Untuk itu, mari kita kuatkan sinergi antara BPDP, pemerintah daerah, dan para pekebun,” seru Zaid.
