BPDP
Sorotan terbaru dari Tag # BPDP
Sawit
Sawit
Kolaborasi Pemanfaatan Biofuel, BPDP Serukan Percepatan Transisi Energi Lewat EBTKE ConEx 2026
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) turut berpartisipasi dalam EBTKE ConEx 2026. Konferensi dan pameran tahunan di bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang digelar oleh METI digelar pada 2 hingga 4 September 2026 lalu di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta. Kegiatan itu menjadi wadah kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, investor, dan pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan transisi energi bersih di Indonesia dan ASEAN. Kegiatan EBTKE ConEx 2026 dibuka oleh Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Prof. Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, serta Wakil Kepala BRIN. BPDP turut mendukung kegiatan sebagai sponsor dengan menghadirkan booth edukasi yang memperkenalkan berbagai program BPDP, khususnya biodiesel, riset, serta pengembangan sumber daya manusia. Peran BPDP dalam mendukung transisi energi juga tercermin melalui program mandatori biodiesel. Sejak 1 Juli 2026, pemerintah meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50 persen (B50) sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit Indonesia. Di hari kedua, Mohammad Alfansyah, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, menjadi narasumber dalam Talkshow Plenary angkat tema “Strategi Implementasi Biofuel untuk Ketahanan Indonesia”, bersama Prof. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, dan Ary Kurniawan, Senior Vice President Business Development PT Pertamina (Persero). Forum ini membahas strategi implementasi biofuel serta pentingnya kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Selain program biodiesel, BPDP juga mendorong penguatan industri perkebunan melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sarana dan prasarana perkebunan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, dan promosi. Berbagai program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, keberlanjutan, dan daya saing industri sawit sebagai bagian dari penguatan ekosistem biofuel nasional. Melalui partisipasinya dalam EBTKE ConEx 2026, BPDP menegaskan komitmen untuk terus mendukung pengembangan energi terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri, serta memperkuat sinergi antara sektor energi dan perkebunan guna mewujudkan ketahanan energi dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat.
Nasional
Nasional
Sinara Fest 2026 di Semarang, Sinergi BPDP dan Kemenkeu Perluas Manfaat Pengelolaan Dana Perkebunan
Semarang, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Tengah elar Sinara Fest 2026 di Semarang pada 3 hingga 4 September 2026 lalu. Kegiatan dikemas bentuk edukasi, workshop, sosialisasi, dan mini bazar UMKM perkebunan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas sekaligus memperluas peluang pengembangan usaha berbasis komoditas perkebunan. Usung tema “Sinergi BPDP dan Kemenkeu Satu dalam Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan dan Perluasan UMKM Perkebunan untuk Tumbuh, Tangguh dan Naik Kelas”, Sinara Fest menjadi wujud kolaborasi BPDP dan Kementerian Keuangan dalam memperluas manfaat pengelolaan dana perkebunan kepada masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Direktur Manajemen Risiko dan Keuangan BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, menyampaikan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana edukasi, promosi, dan pemberdayaan sekaligus mendekatkan berbagai program BPDP kepada masyarakat. Melalui penguatan kapasitas dan perluasan akses, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan usahanya, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta menjadi bagian dari rantai nilai industri perkebunan nasional. UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian masyarakat, termasuk di Jawa Tengah. Di saat yang sama, berbagai komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi, dan komoditas unggulan lainnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui inovasi, peningkatan kualitas produk, pemasaran, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Guna mendukung keberlanjutan sektor perkebunan, BPDP menjalankan berbagai program, antara lain insentif biodiesel, pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan, promosi produk perkebunan, penguatan hilirisasi, program bagi pekebun, hingga pemberdayaan UMKM. Khusus dalam pemberdayaan UMKM, BPDP terus mendorong pelaksanaan pelatihan, workshop, promosi, dan pendampingan agar pelaku usaha mampu menghasilkan produk yang semakin inovatif, berkualitas, dan berdaya saing. Pada Sinara Fest 2026, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai pengembangan produk turunan komoditas perkebunan, peluang pembiayaan usaha, serta strategi pengembangan usaha sesuai dengan tantangan yang dihadapi saat ini. Pengembangan UMKM tidak terlepas dari sejumlah tantangan, mulai dari akses pasar, pemasaran digital, pengemasan produk, perizinan, pembiayaan usaha, hingga penguatan jejaring bisnis. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci dalam membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan. Sinara Fest 2026 pun diharapkan menjadi ruang yang mempertemukan berbagai pihak tersebut. Melalui rangkaian edukasi, workshop, sosialisasi, mini bazar, dan aktivitas lainnya, kegiatan ini diharapkan mampu membuka wawasan baru, menghadirkan inspirasi, sekaligus memperluas jejaring bagi pelaku UMKM perkebunan. Kegiatan tersebut turut melibatkan jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Tengah, perwakilan pemerintah daerah, narasumber, pelaku UMKM, mitra kerja, serta pemangku kepentingan sektor perkebunan. BPDP berharap Sinara Fest 2026 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor perkebunan dan pemberdayaan UMKM.
Nasional
Nasional
Lewat APKASI Expo 2026, BPDP Perkuat Sinergi Pemkab Percepat Program Perkebunan Rakyat
Tangerang, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) perkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) guna percepat pelaksanaan berbagai program perkebunan rakyat dari hulu hingga hilir melalui keikutsertaannya pergelaran APKASI Expo 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Dalam agenda tahunan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tersebut, BPDP membuka booth informasi dan menggelar talkshow yang menghadirkan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu, Normansyah Syahruddin, serta Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir, Mohammad Alfansyah. Kehadiran BPDP menjadi bagian dari upaya memperkenalkan berbagai program BPDP kepada para kepala daerah sekaligus mendorong peran aktif pemerintah kabupaten dalam mempercepat pelaksanaan program di daerah. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis dalam pembangunan perkebunan karena berada paling dekat dengan pekebun dan memahami kondisi serta kebutuhan masyarakat di daerah. Menurut Zaid, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin penting karena pembangunan perkebunan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas di sektor hulu hingga penciptaan nilai tambah di sektor hilir. “BPDP memiliki instrumen pendanaan dan program, sementara pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman terhadap kondisi di lapangan. Kami berharap kolaborasi ini dapat membuat pelaksanaan program menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar,” jelasnya. Percepat Program di Sektor Hulu Di sektor hulu, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin, menekankan pentingnya dukungan pemerintah kabupaten dalam mempercepat pelaksanaan Peremajaan Perkebunan dan program sarana dan prasarana perkebunan. “Pemerintah kabupaten merupakan mitra penting karena paling dekat dengan pekebun. Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima dan lahan, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, serta memastikan ketersediaan benih unggul yang memenuhi persyaratan,” ucap Normansyah. Hingga 19 Agustus 2026, program PSR telah menjangkau 187.782 pekebun dengan luas lahan 428.745 hektare, dengan dukungan dana sebesar Rp12,86 triliun. “Kalau ada proses yang bisa dipercepat di daerah, tentu kami berharap dapat dibantu untuk dipercepat. Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPDP, semakin cepat pula manfaat program dirasakan oleh pekebun,” bebernya. Perkuat SDM dan Riset Perkebunan Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan riset sebagai bagian dari upaya membangun industri perkebunan yang lebih maju dan berdaya saing. “Pengembangan SDM dan riset merupakan investasi jangka panjang bagi perkebunan Indonesia. Kita ingin masyarakat di daerah memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, sementara hasil riset yang dikembangkan juga dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” tutur Alfansyah. Menurutnya, pemerintah kabupaten dapat berperan dalam memperluas informasi dan akses masyarakat terhadap berbagai program pengembangan SDM BPDP, sekaligus membantu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui riset. Dari 2016, program pendidikan dan pelatihan BPDP telah memberikan manfaat kepada 13.265 penerima beasiswa dan 32.152 penerima pelatihan. Pada 2026, kuota penerima beasiswa ditingkatkan menjadi 5.000 orang untuk jenjang D1 hingga S1. Melalui partisipasinya dalam APKASI Expo 2026, BPDP berharap komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dapat semakin kuat sehingga berbagai program dapat terlaksana lebih cepat dan manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. “Pada akhirnya, pembangunan perkebunan bukan hanya tentang tanaman atau angka produksi. Ini tentang bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan bagi pekebun, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menyiapkan masa depan sektor perkebunan. Untuk itu, mari kita kuatkan sinergi antara BPDP, pemerintah daerah, dan para pekebun,” seru Zaid.
Sawit
Sawit
Lidi Sawit Terbang ke Tiongkok! Sinergi BPDP dan Petani Sawit Kunci Perkuat Ekspor Produk Perkebunan
Jakarta, katakabar.com - Produk turunan kelapa sawit membuka peluang baru bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (uMKM) perkebunan Indonesia tembus pasar internasional. Di antaranya lewat pengembangan lidi sawit yang telah berhasil diekspor ke Tiongkok melalui kolaborasi antara Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Kisah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Podcast Bincang UMKM Perkebunan di Roemah Episode II usung tema “Dari Roemah ke Dunia: Cerita UMKM Perkebunan Menembus Pasar Ekspor”, yang digelar di Roemah UMKM BPDP @ SMESCO Indonesia, Selasa (18/8) lalu. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menjelaskan lidi sawit salah satu potensi produk turunan kelapa sawit yang dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. “Lidi sawit ini merupakan salah satu potensi yang sangat besar ini low hanging fruit yang bisa menjadi potensi untuk menggerakkan masyarakat kita, khususnya di desa-desa, untuk menjadi penghasil dolar,” kata Helmi pada sesi diskusi. Peluang tersebut perlu diikuti dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pendampingan agar pelaku UMKM memahami aspek teknis yang diperlukan untuk memasuki pasar ekspor. BPDP memfasilitasi proses tersebut melalui berbagai kegiatan workshop bersama ASPEKPIR, termasuk pembelajaran mengenai spesifikasi produk dan prosedur ekspor. Ketua Umum ASPEKPIR, Setiyono, menimpali pengembangan lidi sawit berangkat dari upaya asosiasi untuk mendorong petani agar tidak hanya bergantung pada penjualan tandan buah segar (TBS), tetapi juga mengembangkan produk lain yang dapat memberikan nilai tambah. Sebelum masuk ke pasar ekspor, lidi sawit yang dihasilkan petani dan pelaku UMKM masih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal. Kolaborasi dengan BPDP kemudian membuka peluang untuk mengembangkan produk tersebut agar memenuhi kebutuhan pasar internasional. “Tidak ujug-ujug bisa ekspor. Memang perjalanannya panjang,” ucap Setiyono. Kolaborasi tersebut kemudian diwujudkan melalui pendampingan dan workshop yang dilakukan di sejumlah wilayah. Menurut Setiyono, kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses membangun kesiapan produsen lidi sawit sekaligus mempertemukan kebutuhan pasar dengan kemampuan produksi di tingkat petani dan UMKM. Untuk melakukan kegiatan ekspor ASPEKPIR didampingi Arra Setya Abadi (ASA) dan dengan dukungan BPDP melakukan pendampingan kepada sejumlah anggota agar mampu menghasilkan lidi sesuai spesifikasi yang dibutuhkan eksportir.Hasil pendampingan tersebut telah memungkinkan pengiriman lidi sawit ke Tiongkok. Total produksi yang telah dibantu melalui kolaborasi tersebut mencapai dua kontainer berukuran 40 kaki, dengan kapasitas sekitar 30 ton per kontainer. Pada pengiriman yang dilakukan di Langkat, satu kontainer berisi sekitar 30.000 kilogram lidi sawit dikirim ke Tiongkok. Bagi BPDP, keberhasilan tersebut menjadi contoh kolaborasi multipihak dapat menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat.Pengembangan produk tidak hanya berhenti pada lidi sawit namun terus dikembangkan untuk berbagai produk turunan sawit lainnya sehingga semakin banyak UMKM perkebunan yang mampu masuk ke pasar internasional. Sementara, ASPEKPIR berkomitmen untuk terus mendorong anggotanya mengembangkan produk samping kelapa sawit. Setiyono menyebut lidi sawit menjadi langkah awal, sementara asosiasi juga tengah mempelajari pengembangan produk lain seperti biochar untuk peluang ekspor ke depan. Melalui Podcast Bincang UMKM Perkebunan di Roemah Episode II UKMK Bisa Ekspor menunjukkan pengembangan produk berbasis komoditas perkebunan tidak hanya dapat menciptakan nilai tambah di dalam negeri, tetapi membuka peluang bagi UMKM untuk membawa produk Indonesia ke pasar dunia. Ke depan, kolaborasi dan pendampingan diharapkan dapat terus memperluas jumlah pelaku usaha serta wilayah yang mampu menghasilkan produk perkebunan berorientasi ekspor.
Sawit
Sawit
BPDP Serahkan Katalog 100 Produk UMKM Sawit ke Kemenper di Momen Olahraga dan Budaya
Jakarta, katakabar.com - BLU Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) manfaatkan momen ajang olahraga dan budaya tahunan Merdeka Run 2026, dengan menyerahkan Katalog 100 Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sawit Kepada Kementerian Perekonomian. Penyerahan katalog diwakili oleh Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di booth BPDP. Merdeka Run 2026 digelar di kawasan Monumen Reog Ponorogo Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (22/8) lalu berlangsung semarak dengan dihadiri sekitar 5.000 peserta dari berbagai daerah. Turut hadir jajaran pimpinan lintas kementerian, di antaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto , Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan, Nyoman Adhi Suryadnyana,Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Fery Irawan, serta Bupati Ponorogo, Lisdyarita. Kikis Kampanye Negatif Lewat Inovasi Produk Turunan Sawit Kehadiran Booth BPDP bertujuan untuk promosi kebaikan sawit dalam melawan black campaign (kampanye negatif) yang selama ini kerap mendera industri kelapa sawit. Melalui kegiatan edukasi, masyarakat diajak untuk memahami bahwa komoditas sawit tidak hanya sebatas bahan baku minyak goreng. Di hadapan para peserta dan komunitas lari (runners), dijelaskan berbagai bentuk inovasi turunan sawit yang sangat bermanfaat untuk kesehatan dan gaya hidup harian, seperti minyak makan merah, suplemen bernutrisi tinggi yang dapat dikonsumsi untuk mendukung kesehatan dan stamina penggiat olahraga karena kaya akan tokoferol Vitamin E Booth BPDP juga dikunjungi oleh pimpinan lintas kementerian selain Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso hadir juga Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan Nyoman Adhi Suryadnyana serta Sekjen Dewan Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus Rizal Edwin Manangsang. Dorong UMKM Perkebunan Ekosistem Sport Tourism BPDP mendorong adanya sinergi dan kolaborasi erat antara sektor pariwisata dengan pelaku Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) perkebunan. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UKMK BPDP, Helmi Muhansyah, menyampaikan keindahan tempat dan konsep acara yang menarik serta keberadaan oleh-oleh atau buah tangan menjadi komponen penting dalam pengembangan pariwisata. "Sport tourism bagian dari ekosistem ekonomi kreatif daerah yang bisa di sinergikan dengan produk UMKM berbasis Perkebunan. Beragam produk dalam katalog 100 UMKM Sawit potensial sebagai oleh-oleh (buah tangan), dengan mendorong keterlibatan pelaku UMKM perkebunan dalam ekosistem industri kreatif sport tourism akan berkontribusi sebagai upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen sebagaimana ditargetkan Presiden Prabowo Subianto," ucap Helmi.
Nasional
Nasional
Demi Kemajuan Industri Perkebunan BPDP Dukung Mahasiswa Kembangkan Riset Inovatif
Yogyakarta, katakabar.com - BLU Kemenkeu, yakni Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus dukung keterlibatan generasi muda dalam pengembangan riset dan inovasi melalui Sosialisasi Lomba Riset Tingkat Mahasiswa 2026 di Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah Yogyakarta, serta peserta yang mengikuti kegiatan secara daring. Sosialisasi turut melibatkan Akademi Komunikasi Perkebunan Yogyakarta (AKPY), pimpinan perguruan tinggi, serta Komite Lomba Riset Tingkat Mahasiswa BPDP 2026. Program penelitian dan pengembangan di antara upaya BPDP dalam memperkuat, mengembangkan, dan meningkatkan pemberdayaan sektor perkebunan dan industri sawit melalui sinergi sektor hulu dan hilir untuk mendukung terwujudnya industri sawit nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari program tersebut, BPDP secara rutin memberikan dukungan pendanaan penelitian dan pengembangan, salah satunya melalui Lomba Riset Tingkat Mahasiswa. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa aktif jenjang S1 dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dalam Lomba Riset Tingkat Mahasiswa 2026, terdapat tujuh bidang penelitian yang dapat dikembangkan, yaitu budidaya/lahan/tanah, pascapanen/pengolahan, biomaterial/oleokimia, pangan/kesehatan, bioenergi, lingkungan/pengolahan limbah, serta sosial ekonomi/pasar/ICT. Melalui kegiatan sosialisasi ini, BPDP memberikan informasi secara transparan dan menyeluruh mengenai ketentuan, mekanisme, serta alur pelaksanaan lomba sehingga calon peserta memperoleh pemahaman yang sama dalam mempersiapkan proposal penelitian. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya BPDP mendorong tumbuhnya budaya riset ilmiah di lingkungan perguruan tinggi, khususnya pengembangan inovasi yang berbasis pada data akurat dan terukur serta relevan dengan tujuh bidang prioritas penelitian. Lomba Riset Tingkat Mahasiswa diharapkan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan gagasan kreatif dan menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat maupun industri perkebunan. Selain mendorong lahirnya inovasi, program ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperkuat portofolio akademik sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis, penulisan ilmiah, serta komunikasi dan public speaking sebagai bekal dalam pengembangan karier maupun penyelesaian studi. BPDP berharap penelitian yang dihasilkan para mahasiswa nantinya dapat mencapai target keluaran yang telah direncanakan, diselesaikan tepat waktu, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan bagi perkembangan penelitian dan kemajuan industri perkebunan Indonesia. Melalui Lomba Riset Tingkat Mahasiswa 2026, BPDP berupaya memperluas ruang kolaborasi antara dunia pendidikan, penelitian, dan industri sekaligus menumbuhkan generasi peneliti muda yang mampu menghadirkan inovasi untuk mendukung industri perkebunan Indonesia yang semakin produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Sawit
Sawit
Perkuat Keberlanjutan Industri Sawit, BPDP Tancap Gas PSR dan Penguatan SDM Perkebunan
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus perkuat keberlanjutan industri kelapa sawit nasional melalui percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak Program Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Batch VI secara simbolis, sekaligus kerja sama Program Pengembangan SDM Perkebunan. Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurachman, mengatakan PSR salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan pekebun. Menurut Eddy, Program PSR dilakukan melalui penggantian tanaman yang sudah tidak produktif dengan benih unggul serta penerapan praktik budidaya yang baik atau Good Agricultural Practices(GAP). Dalam pelaksanaannya, BPDP berperan mengelola dan menyalurkan dukungan pendanaan kepada kelembagaan pekebun sesuai ketentuan, dengan melibatkan pemerintah daerah, perbankan mitra, serta pemangku kepentingan terkait. "Sejak dilaksanakan pada 2016 silam hingga 19 Agustus 2026, Program PSR secara kumulatif telah menjangkau 187.782 pekebun dengan total luas lahan mencapai 428.745 hektare. Dana yang telah disalurkan mencapai Rp12,86 triliun," rincinya. Khusus pada 2026, katanEddy, realisasi PSR telah mencapai 133 proposaldengan luas 20.229 hektare, melibatkan 10.403 pekebun, dengan nilai penyaluran dana sebesar Rp606 miliar. "BPDP terus mendorong percepatan pelaksanaan PSR dengan tetap mengedepankan ketepatan sasaran, akuntabilitas, tata kelola, serta kualitas pelaksanaan. Sejumlah tantangan juga terus menjadi perhatian, antara lain percepatan proses pengusulan dan verifikasi calon penerima serta lahan, kepastian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, hingga ketersediaan benih yang memenuhi persyaratan peremajaan," jelasnya. Selain itu, sambung Eddy, penguatan monitoring dan pengawasan kemajuan fisik kegiatan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, BPDP, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya terus ditingkatkan. Sinkronisasi data dan sistem informasi juga menjadi bagian penting untuk meminimalkan perbedaan data terkait pekebun, luas lahan, status proposal, progres fisik, serta realisasi penggunaan dana PSR. Pengembangan SDM Fondasi Industri Sawit Selain mendorong peremajaan kebun, BPDP menempatkan pengembangan SDM sebagai salah satu fondasi penting dalam meningkatkan daya saing industri sawit nasional. Sejak 2016 silam, Program Pengembangan SDM Perkebunan melalui pendidikan dan pelatihan telah memberikan manfaat kepada lebih dari 13.000 penerima beasiswa dan lebih dari 32.000 penerima pelatihan dari berbagai daerah di Indonesia. Pada 2026, BPDP meningkatkan kuota penerima program pendidikan menjadi 5.000 orang untuk jenjang D1 hingga S1. Program tersebut didukung oleh 42 lembaga pendidikan mitra terpilih, dengan nilai total kontrak sekitar Rp891 miliar. Dari jumlah tersebut, sembilan lembaga pendidikan telah melengkapi persyaratan dan akan menandatangani kontrak kerja sama, sedangkan 33 lembaga lainnya masih dalam proses melengkapi dokumen persyaratan. Program pendidikan tersebut berjalan beriringan dengan dukungan terhadap pelatihan dan riset sawit. Sinergi antara penguatan riset dan penyiapan SDM unggul diharapkan mampu menjadi fondasi bagi hilirisasi serta peningkatan daya saing industri sawit nasional dalam jangka panjang. Eddy menegaskan, keberhasilan Program PSR tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan atau luas lahan yang diremajakan, tetapi juga dari kemampuan program dalam meningkatkan produktivitas kebun dan kesejahteraan pekebun secara berkelanjutan.
Sawit
Sawit
Raih Dua Penghargaan SIEXPO 2026, Bukti BPDP Komitmen Dukung UMKM Sawit
Pekanbaru, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), BLU Kemenkeu kukuhkan komitmen majukan industri kelapa sawit nasional dengan meraih dua penghargaan sekaligus di kegiatan SIEXPO (Sawit Indonesia Expo & Conference) 2026 yang berlansung di COEX Convention and Exhibition Center, Pekanbaru, Riau pada 6 hingga 8 Agustus 2026 lalu. Apresiasi tersebut diberikan atas kinerja serta kontribusi nyata BPDP, khususnya dalam kategori Dukungan program UMKM Sawit di wilayah Riau dan Best Hospitality Penghargaan diberikan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang diwakili Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah. Penghargaan ini menjadi wujud pengakuan atas kerja keras seluruh tim BPDP dalam menghadirkan pelayanan terbaik serta komitmen berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem komoditas sawit dari hulu hingga hilir. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas penghargaan yang diraih ini. "Kita bangga BPDP mendapatkan dua penghargaan di Siexpo 2026. Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan kita akan terus bekerja keras. Kita akan terus berkolaborasi membangun UMKM Perkebunan naik kelas agar berkontribusi dalam upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen sebagaimana ditargetkan Presiden Prabowo Subianto” ucap Helmi Dari Januari 2026 sampai bulan Juli 2026 Dukungan BPDP untuk program UMKM Sawit di wilayah Riau antara lain Workshop Gen-Z Sawit kerja sama dengan SAMADE di Pekanbaru Riau pada 8 hingga 9 Februari 2026, Workshop Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Wanita Perkebunan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Keluarga di Bidang Oleofood di Pekanbaru Riau pada 2 hingga 3 Maret 2026 lalu, Kegiatan Inovasi Sawit Untuk Perempuan “Praktik Membuat Fresh Care dari Sawit, Snack Stik dari Umbut Sawit dan Mengolah Lidi Sawit Siap Ekspor bagi Perempuan dan UMKM Petani Sawit“ di Kampar, Riau pada 31 Maret 2026, Workshop & Praktek Produksi Batik Sawit se Provinsi Riau “Melalui Batik, Menumbuhkan Kreatifitas dan Brand Baru Berbasis Turunan Kelapa Sawit” pada 21 hingga 22 April 2026, Praktik dan Pembuatan Pupuk Solid dan Tandan Kosong Kelapa Sawit Ramah Lingkungan di Pekanbaru Riau pada 17 hingga 18 Juni 2026 serta Promosi Diversifikasi Produk Turunan Kelapa Sawit di Wilayah Riau Melalui Program Inkubasi Bisnis Sawit Baik di Dumai Riau pada 30 Juni hingga 3 Juli 2026. Pada kegiatan SIEXPO 2026 booth BPDP menampilkan beragam produk UMKM Sawit serta mainan edukasi dari sawit dan turunannya seperti Clay Sawit dengan kandungan kelapa sawit fungsinya untuk membuat clay tidak keras, Kanvas melukis terbuat dari tangkos kelapa sawit, Mainan Balok dari batang sawit serta Rumah Bongkar pasang dari tangkos sawit. Booth BPDP juga dikunjungi berbagai stakeholders untuk berkomunikasi terkait program-program BPDP. Nampak Hadir di booth antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto, Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, Bupati Rokan Hilir, Bistaman, Perwakilan Asosiasi Petani, Perguruan Tinggi, Pelaku UMKM dan para Mahasiswa. Melalui sinergi yang terus dibangun BPDP optimistis dapat membawa industri sawit Indonesia ke arah yang lebih inklusif, berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi para pelaku usaha di berbagai daerah.
Nasional
Nasional
Dukung Hiilirisasi, BPDP dan Pemda Kepulauan Talaud Kuatkan Program Hulu Perkebunan Kelapa
Talaud, katakabar.com -.. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaud kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Kementerian Keuangan, menggelar sosialisasi Program Hulu Perkebunan Kelapa untuk mendukung Program Hilirisasi Kelapa di Gereja Ebenhaezer Melonguane, Kamis (30/7) lalu. Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi komoditas kelapa yang selama ini masih banyak dijual dalam bentuk kopra di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kegiatan yang dihadiri sekitar 300 peserta ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Daud Malensang. Kegiatan menghadirkan Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan (PDSHP) Kelapa BPDP, Kementerian Keuangan, Triana Meinarsih, serta Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bidang Tanaman Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Natalia Pangkerego, sebagai narasumber. Sosialisasi ini turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, lurah, kepala desa, penyuluh pertanian, kelompok tani dan koperasi perkebunan kelapa dari seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Kepala Divisi PDSHP Kelapa BPDP, Triana Meinarsih, menjbarkan luas areal perkebunan kelapa di Kabupaten Kepulauan Talaud tercatat sekitar 22.382 hektare dan menempati peringkat keenam di Sulawesi Utara. Kecamatan Kalongan, Kabaruan, dan Tampan'Amma menjadi tiga sentra penghasil utama, dengan kopra sebagai produk unggulan. Triana memetakan sejumlah tantangan di lapangan, antara lain sekitar 3.562 hektare areal tanaman kelapa tua dan rusak, serangan organisme pengganggu tumbuhan, tingginya biaya logistik antarpulau, minimnya fasilitas pengolahan pascapanen, serta dukungan pendanaan pembangunan perkebunan kelapa yang belum optimal. Di sisi lain, Triana menyampaikan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki sejumlah kekuatan, antara lain dominasi perkebunan rakyat, agroklimat tropis pesisir yang sesuai untuk pertumbuhan kelapa, serta posisi strategis di wilayah perbatasan Indonesia–Filipina. “Apabila kita membahas hilirisasi kelapa, kekuatan di sektor hulu harus dipersiapkan dengan baik. BPDP hadir melalui program penguatan sektor hulu perkebunan kelapa, yaitu Program Peremajaan Kelapa Rakyat dan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa yang terdiri atas delapan bidang,” jelasnya. BPDP melalui Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hulu menjalankan dua program strategis, yakni Program Peremajaan Kelapa Rakyat serta Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa. Program Peremajaan Kelapa Rakyat menyasar tanaman tua dan tidak produktif melalui bantuan benih unggul bersertifikat. Sedang, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa mencakup penyediaan benih, pupuk dan pestisida; alat pascapanen dan unit pengolahan; jalan kebun dan jalan akses; alat transportasi; mesin pertanian; hingga infrastruktur pasar. Pengajuan usulan untuk kedua program dapat dilakukan melalui jalur dinas maupun jalur kemitraan. Setiap usulan akan diverifikasi secara teknis oleh dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota sebelum ditetapkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud, dalam sambutan yang disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Daud Malensang, menyebut kelapa bukan sekadar tanaman perkebunan, melainkan identitas daerah dan warisan leluhur yang menopang kehidupan masyarakat Talaud secara turun-temurun. Kelapa juga menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah, tetapi nilai tambahnya belum optimal karena pemanfaatannya masih didominasi penjualan dalam bentuk bahan mentah. "Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan program hilirisasi kelapa guna meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan sektor perkebunan, peningkatan produktivitas, serta pengembangan hilirisasi berbasis potensi daerah," serunya. BPDP menegaskan keberhasilan penguatan sektor hulu kelapa di Kabupaten Kepulauan Talaud tidak hanya bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, kelembagaan pekebun, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar Program Peremajaan Kelapa Rakyat serta Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa Talaud secara berkelanjutan.
Sawit
Sawit
Teken PKS PSR, BPDP Salurkan Anggaran Tahap V Rp168 Miliar Bagi Kebun Seluas 2.800 Hektare
Medan, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) perkuat komitmen dorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahap V Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 29 hingga 30 Juli 2026 lalu di Kantor Pusat PT Bank Sumut (Perseroda), Medan, Sumatera Utara, menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, perbankan, dan kelembagaan pekebun dalam mempercepat pelaksanaan program PSR. Total 19 kelembagaan pekebun dari berbagai daerah sentra sawit mengikuti penandatanganan kerja sama tersebut. Dalam tahap ini, BPDP menyalurkan pendanaan untuk peremajaan kebun seluas 2.802,73 hektare dengan nilai mencapai Rp168,16 miliar. Sejumlah perbankan turut berkolaborasi dalam pelaksanaan program, yakni Bank Sumut, Bank Sumsel Babel, Bank Kalbar, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Aceh Syariah (BAS), dan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin Hidayat, menjelaskan keberhasilan Program PSR tidak hanya bergantung pada dukungan pembiayaan, tetapi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga kelembagaan pekebun. "Keberhasilan program ini memerlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga para pekebun. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen untuk menjalankan program secara efektif, transparan, dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan bersama," kata Normansyah. Menurutnya, Program PSR diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kebun rakyat sekaligus memperkuat tata kelola usaha perkebunan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekebun. "Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pekebun melalui peningkatan produktivitas, penguatan tata kelola, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya. Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan ini menjadi forum penyelarasan mekanisme pelaksanaan program, mulai dari penyaluran dana, pemanfaatan sistem digital, hingga penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan. BPDP juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi PSR Online dan Smart-PSR untuk mendukung proses verifikasi, pemantauan, evaluasi, serta penyaluran dana secara lebih transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kegiatan peremajaan di lapangan. Setiap tahapan didukung proses verifikasi yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pekebun, dan pendamping lapangan guna memastikan program berjalan tepat sasaran. Pendampingan teknis kepada pekebun juga terus dilakukan agar proses pengajuan, pencairan dana, hingga pelaksanaan peremajaan dapat berjalan sesuai ketentuan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BPDP untuk memperkuat tata kelola Program PSR sekaligus meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat tanpa membuka lahan baru, sekaligus mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. Sejak diluncurkan pada 2016 lalu, program ini telah memberikan manfaat kepada ratusan ribu pekebun di berbagai daerah. Melalui pelaksanaan PKS Tahap V Tahun 2026, BPDP berharap sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pekebun semakin kuat sehingga Program PSR mampu mempercepat peningkatan produktivitas, memperbaiki kesejahteraan pekebun, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan keberlanjutan industri sawit Indonesia.
