Menurutnya, pengawasan harus mencakup kemajuan fisik, penggunaan anggaran, serta kesesuaian waktu penyelesaian dengan kontrak. Jika ditemukan hambatan, koordinasi antara penyedia jasa, pemerintah daerah, dan instansi terkait perlu diperkuat agar persoalan dapat segera ditangani.
Tamimi juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca dan alam dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Meski demikian, kendala tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan mutu hasil pembangunan maupun ketentuan kontrak.
“Pekerjaan harus sesuai dengan kontrak proyek. Jika sudah ditentukan waktu penyelesaiannya, segera diselesaikan dengan baik dan benar. Dana yang telah dikeluarkan pemerintah pusat harus digunakan sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Tim yang melakukan peninjauan terdiri atas unsur TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan kepolisian, Kodim, kejaksaan, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Pemko Sibolga.
Pemko Sibolga menyatakan mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Namun, hasil pemulihan pada akhirnya perlu diukur dari terselesaikannya pekerjaan sesuai standar, berfungsinya kembali fasilitas publik, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.*
Pascabencana Sibolga, Pemerintah Percepat Evaluasi Infrastruktur Sekolah dan Jalan
Diskusi pembaca untuk berita ini