Ancaman Asap di Riau, BEM KSI Riau Usulkan Transformasi Green Policing Jadi Sistem

Pekanbaru, katakabar.com - BEM Kristiani Seluruh Indonesia Wilayah Riau (BEM KSI Riau) menyampaikan imbauan kepada seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dilakukan secara bersama, terintegrasi, dan tidak bergantung pada satu figur atau satu institusi tertentu.

BEM KSI Riau menilai persoalan Karhutla merupakan tantangan besar yang membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan. Karena itu, keberhasilan penanganan Karhutla seharusnya menjadi hasil dari kerja kolektif antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, pemerintah kabupaten dan kota, hingga masyarakat.

Ketua BEM Kristiani Seluruh Indonesia Wilayah Riau, Gabriel Marchelino, mengatakan pihaknya mengapresiasi berbagai upaya aparat kepolisian, termasuk langkah-langkah yang dilakukan Kapolda Riau sebelumnya Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan dalam merespons persoalan Karhutla di Riau.

Tetapi, menurutnya, apresiasi tersebut tidak boleh dimaknai bahwa penanganan karhutla hanya menjadi tanggung jawab kepolisian atau bergantung pada satu figur.

“Kami mengapresiasi setiap langkah nyata yang dilakukan Bapak Herry Heryawan dan jajaran dalam penanganan karhutla. Tetapi kami juga ingin mengingatkan bahwa karhutla bukan persoalan satu institusi. Ini merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kerja bersama,” ujar Gabriel.

Ia menegaskan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membangun sistem pencegahan dan penanggulangan Karhutla, mulai dari penguatan mitigasi, kesiapsiagaan daerah, pengawasan kawasan rawan kebakaran, edukasi masyarakat, koordinasi lintas kabupaten dan kota, hingga memastikan ketersediaan sumber daya dan sarana pendukung.

“Jangan sampai muncul persepsi bahwa ketika terjadi karhutla, semua mata hanya tertuju kepada Kapolda atau Bapak Herry Heryawan. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan perangkat yang dapat digerakkan sejak tahap pencegahan hingga penanganan,” tegasnya.

BEM KSI Riau mendorong agar Forkopimda Riau membangun pola kerja yang lebih sistematis dan terukur. Setiap unsur diharapkan memiliki pembagian tugas yang jelas, indikator penanganan yang dapat dievaluasi, serta mekanisme koordinasi yang berjalan sebelum situasi karhutla berkembang menjadi lebih luas.

Menurut BEM KSI Riau, pendekatan terbaik terhadap karhutla bukan hanya melakukan pemadaman ketika api telah muncul, tetapi juga memperkuat pencegahan dan deteksi dini.

Pemerintah daerah, lanjut Gabriel, perlu lebih aktif melakukan pemetaan wilayah rawan karhutla, memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

“Kami ingin semua pihak bergerak. Jangan menunggu polisi bergerak baru kemudian yang lain bergerak. Jangan menunggu api membesar baru seluruh unsur turun. Pencegahan harus menjadi gerakan bersama,” jelasnya.

BEM KSI Riau juga menilai keberhasilan penanganan karhutla tidak semestinya diukur dari siapa yang paling sering tampil di lapangan, tetapi dari seberapa kuat sistem pemerintahan dan koordinasi antarinstansi dalam mencegah serta mengendalikan karhutla.

Lantaran itu, BEM KSI Riau mengajak seluruh Forkopimda Riau untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan, sehingga penanganan karhutla tidak bersifat reaktif dan tidak bergantung pada figur tertentu.

“Kami berharap ke depan Riau memiliki sistem penanganan karhutla yang kuat. Siapa pun yang memimpin, siapa pun yang menjabat, sistemnya harus tetap berjalan. Sebab Kapolda Riau dan jajaran tentu tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah daerah juga harus hadir dan mengambil bagian secara maksimal,” tandas Gabriel.