Perkebunan Rakyat
Sorotan terbaru dari Tag # Perkebunan Rakyat
Nasional
Nasional
Lewat APKASI Expo 2026, BPDP Perkuat Sinergi Pemkab Percepat Program Perkebunan Rakyat
Tangerang, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) perkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) guna percepat pelaksanaan berbagai program perkebunan rakyat dari hulu hingga hilir melalui keikutsertaannya pergelaran APKASI Expo 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Dalam agenda tahunan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tersebut, BPDP membuka booth informasi dan menggelar talkshow yang menghadirkan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu, Normansyah Syahruddin, serta Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir, Mohammad Alfansyah. Kehadiran BPDP menjadi bagian dari upaya memperkenalkan berbagai program BPDP kepada para kepala daerah sekaligus mendorong peran aktif pemerintah kabupaten dalam mempercepat pelaksanaan program di daerah. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis dalam pembangunan perkebunan karena berada paling dekat dengan pekebun dan memahami kondisi serta kebutuhan masyarakat di daerah. Menurut Zaid, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin penting karena pembangunan perkebunan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas di sektor hulu hingga penciptaan nilai tambah di sektor hilir. “BPDP memiliki instrumen pendanaan dan program, sementara pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman terhadap kondisi di lapangan. Kami berharap kolaborasi ini dapat membuat pelaksanaan program menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar,” jelasnya. Percepat Program di Sektor Hulu Di sektor hulu, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin, menekankan pentingnya dukungan pemerintah kabupaten dalam mempercepat pelaksanaan Peremajaan Perkebunan dan program sarana dan prasarana perkebunan. “Pemerintah kabupaten merupakan mitra penting karena paling dekat dengan pekebun. Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima dan lahan, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, serta memastikan ketersediaan benih unggul yang memenuhi persyaratan,” ucap Normansyah. Hingga 19 Agustus 2026, program PSR telah menjangkau 187.782 pekebun dengan luas lahan 428.745 hektare, dengan dukungan dana sebesar Rp12,86 triliun. “Kalau ada proses yang bisa dipercepat di daerah, tentu kami berharap dapat dibantu untuk dipercepat. Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPDP, semakin cepat pula manfaat program dirasakan oleh pekebun,” bebernya. Perkuat SDM dan Riset Perkebunan Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan riset sebagai bagian dari upaya membangun industri perkebunan yang lebih maju dan berdaya saing. “Pengembangan SDM dan riset merupakan investasi jangka panjang bagi perkebunan Indonesia. Kita ingin masyarakat di daerah memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, sementara hasil riset yang dikembangkan juga dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” tutur Alfansyah. Menurutnya, pemerintah kabupaten dapat berperan dalam memperluas informasi dan akses masyarakat terhadap berbagai program pengembangan SDM BPDP, sekaligus membantu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui riset. Dari 2016, program pendidikan dan pelatihan BPDP telah memberikan manfaat kepada 13.265 penerima beasiswa dan 32.152 penerima pelatihan. Pada 2026, kuota penerima beasiswa ditingkatkan menjadi 5.000 orang untuk jenjang D1 hingga S1. Melalui partisipasinya dalam APKASI Expo 2026, BPDP berharap komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dapat semakin kuat sehingga berbagai program dapat terlaksana lebih cepat dan manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. “Pada akhirnya, pembangunan perkebunan bukan hanya tentang tanaman atau angka produksi. Ini tentang bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan bagi pekebun, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menyiapkan masa depan sektor perkebunan. Untuk itu, mari kita kuatkan sinergi antara BPDP, pemerintah daerah, dan para pekebun,” seru Zaid.
Sawit
Sawit
Panen Sawit Pola Perkebunan Rakyat, Bupati Koltim: Ini Tingkatkan Kesejahteraan Ekonomi
Kendari, katakabar.com - Bupati Kolaka Timur Abduk Azis panen raya kelapa sawit di Kecamatan Lambandia Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini memberikan dukungan penuh terhadap pola perkebunan rakyat di daerah tersebut. Menurut Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, penting pengembangan perkebunan rakyat sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
Nasional
Nasional
ISPO Wajib Bagi Perkebunan Rakyat, Swasta dan Negara
Jambi, katakabar.com - Direktur Utama PT SIB, Andi Yusuf Akbar menekankan ISPO wajib bagi perkebunan rakyat, perkebunan swasta, dan perkebunan negara. "Semuanya wajib memiliki sertifikat ISPO. Tapi, untuk perkebunan rakyat diberikan masa transisi hingga tahun 2025 guna memenuhi kriteria dan indikator ISPO,” jelasnya saat acara Pelatihan Teknis ISPO bagi Pekebun Kelapa Sawit Provinsi Jambi', dari 10 hingha 15 Juli 2023 di Jambi. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal menuturkan, Jambi salah satu provinsi utama penghasil kelapa sawit dengan luas area perkebunan kelapa sawit seluas 1,2 juta dan menempati urutan keb7 di Indonesia. Rianciannya 64 persen setara 600 ribu hektar meliputi perkebunan kelapa sawit milik rakyat," ujarnya. Menurutnya, Pemprov Jambi memandang sektor perkebunan sebagai prioritas utama. Itu sebabnya perlu terus dilakukan pengembangan kualitas SDM petani agar dapat meningkatkan tata kelola perkebunan sawit. “Berbagai program sudah dilaksanakan, mulai dari pembentukan dan penguatan kelembagaan petani, meningkatkan kualitas SDM petani, peningkatan pada tata kelola usaha perkebunan, penegakan aturan pada usaha perkebunan, dan pemberian bantuan kepada masyarakat terkait sarana dan prasarana perkebunan,” jelasnya. Saat ini yang menjadi perhatian utama tuturnya, bagaimana memenuhi keinginan pasar minyak sawit, salah satunya sawit bukan produk dari deforetasi hutan. "Salah satu caranya dengan melakukan sertifikasi untuk memenuhi keinginan pembeli internasional. Sertifikasi ISPO menjadi perhatian utama untuk memenuhi keinginan pasar internasional,” imbuhnya. Saya meyakini ISPO bisa menjawab keinginan pembeli di pasar global. Dengan penerapan ISPO baik tercipta tata kelola sawit yang lestari dan berkelanjutan. "Kita mesti miliki tiga prinsip bisnis, yakni kepastian jumlah, kepastian kualitas, dan kepastian keberlanjutan,” tandasnya.
