Bukan Kabar Biasa - katakabar.com

MBR

Sorotan terbaru dari Tag # MBR

2 jam yang lalu

Danantara Housing Expo 2026, BP Tapera Dorong MBR Manfaatkan Akses Rumah Subsidi

Tangerang, katakabar.com - Danantara Housing Expo 2026 resmi dibuka di Hall A ICE PIK 2, Tangerang, Kamis (27/8) lalu. Pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus 2026 ini menghadirkan berbagai pilihan hunian sekaligus mempertemukan masyarakat dengan pengembang, perbankan, dan pelaku ekosistem perumahan. BP Tapera turut hadir melalui booth bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kehadiran BP Tapera menjadi salah satu sarana bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk memperoleh informasi mengenai rumah subsidi dan akses pembiayaannya.Komisioner BP Tapera, Dr. Heru Pudyo Nugroho, mengatakan masyarakat yang belum memiliki rumah dapat memanfaatkan Danantara Housing Expo untuk melihat berbagai pilihan hunian yang tersedia. "Di sini dipamerkan seluruh produk-produk properti dari pengembang-pengembang ternama, baik rumah komersial maupun rumah subsidi. Dan ini kita ada di booth Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga BP Tapera," ujar Heru.Ia mengajak masyarakat untuk datang dan mencari informasi mengenai hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan."Silakan teman-teman semua, ayo bagi yang belum punya rumah, ini saatnya untuk lihat-lihat prospektus rumah, baik rumah subsidi maupun rumah komersial," ujarnya. Khusus bagi MBR yang memenuhi kriteria dan belum memiliki rumah, Heru mendorong masyarakat untuk berkonsultasi langsung mengenai akses rumah subsidi. "Khusus subsidi, bagi Anda yang masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya rumah, ini saatnya untuk nanya-nanya bagaimana bisa mendapatkan rumah yang mudah, layak dan terjangkau di BP Tapera," ucapnya. Realisasi FLPP Capai 134.734 Unit Ajakan tersebut sejalan dengan pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola BP Tapera. Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 26 Agustus 2026, realisasi penyaluran KPR subsidi mencapai 134.734 unit, atau 38,50 persen dari target 350.000 unit tahun 2026. Nilai realisasi mencapai sekitar Rp16,765 triliun.Bank BTN menjadi penyalur terbesar dengan 62.944 unit, disusul Bank Syariah Nasional 32.905 unit, BRI 14.387 unit, BNI 9.670 unit, dan Bank Mandiri 4.004 unit. Dari sisi wilayah, Jawa Barat mencatat realisasi tertinggi sebanyak 31.844 unit, kemudian Jawa Tengah 11.755 unit, Sulawesi Selatan 11.111 unit, Jawa Timur 9.463 unit, dan Banten 8.612 unit. Sementara itu, realisasi FLPP tercatat 818 unit di Papua, 275 unit di Papua Tengah, 326 unit di Papua Barat Daya, 134 unit di Papua Barat, dan 62 unit di Papua Selatan. Expo Hadirkan Beragam Pilihan Hunian CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam sambutannya menyampaikan bahwa expo menghadirkan lebih dari 120 ribu pilihan hunian dan apartemen dari lebih dari 130 developer BUMN dan swasta. Pilihan tersebut dibagi dalam tiga zona, yakni First Home, Family Home, dan Premium Living, serta dilengkapi 10 rumah contoh. "Terutama masyarakat berpenghasilan rendah, bawah, dan juga menengah ini dapat memiliki rumah dengan baik, cepat, dan layak," jelas Rosan. Ia juga menyebut inventory BUMN yang ditawarkan mencapai sekitar 16.500 unit. Dari sisi pembiayaan, tersedia skema dengan uang muka mulai 1 persen, bunga fixed pada periode awal mulai 2,75 persen, serta tenor hingga 30 bahkan 40 tahun. Menteri PKP, Maruarar Sirait turut menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian. "Danantara Housing Expo tidak hanya menjadi tempat untuk menawarkan rumah, tetapi menjadi platform yang mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, dan berbagai pelaku industri dalam satu ekosistem perumahan," uls Maruarar. Ia menyebut dukungan Kredit Program Perumahan tahun ini mencapai Rp50 triliun. Pemerintah juga meningkatkan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit. Setelah sambutan Menteri PKP, acara dilanjutkan dengan prosesi simbolis pembukaan kunci rumah sebagai tanda dibukanya Danantara Housing Expo 2026.Menutup keterangannya dari lokasi, Heru kembali mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum expo tersebut."Ayo ramaikan, Danantara Housing Expo 2026 sukses untuk kalian semua," pungkasnya

Selasa, 25 Agustus 2026 | 20:04 WIB

BSKDN Kemendagri Dorong Sinergi Pusat-Daerah dan Kemudahan Akses MBR

Jakarta, katakabar.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri taja Forum Diskusi Aktual bertajuk "Strategi Implementasi Program 3 Juta Rumah di Daerah",, Kamis (20/8) lalu di salah satu hotel, di Jakarta. Forum yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring melalui Zoom Meeting serta YouTube Live) ini merumuskan langkah-langkah terobosan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., menyampaikan penyediaan perumahan merupakan agenda nasional yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Penyediaan perumahan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, pengembang, perbankan, hingga ekosistem diseminasi media. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai permasalahan perumahan di daerah dapat ditangani secara jauh lebih efektif," tegas Fahsul Falah. Dalam forum ini, BSKDN merumuskan lima poin kesimpulan strategis yang menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi Program 3 Juta Rumah: 1. Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor: Penanganan masalah perumahan di daerah tidak bisa berdiri sendiri, melainkan memerlukan integrasi peran antara pusat, daerah, perbankan, pengembang, dan sektor swasta. 2. Penguatan Pembiayaan Inklusif: Program perumahan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aksesibilitas kepemilikan dan keberlanjutan. Diperlukan kemudahan pembiayaan, bantuan renovasi, serta skema kredit yang ramah bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap (sektor informal). 3. Peran Strategis Regulasi Pemda: Pemerintah daerah memegang peranan kunci dalam memberikan kemudahan bagi MBR, di antaranya melalui percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penyesuaian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta harmonisasi regulasi lokal. 4. Penguatan Data & Diseminasi Informasi Terintegrasi: Akurasi data kebutuhan rumah dari daerah ke pusat harus ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan platform publikasi digital diperlukan agar kebijakan dan kemudahan dari pusat dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat tanpa asimetri informasi. 5. Komitmen Langkah Konkret di Daerah: Seluruh poin pembahasan diharapkan segera ditindaklanjuti secara nyata melalui penyusunan regulasi, alokasi program, dan aksi lapangan di masing-masing daerah. Forum Diskusi Aktual ini menghadirkan ragam narasumber dan pimpinan lintas kementerian/lembaga, akademisi, serta praktisi, antara lain: - Brigjend. Pol. (Purn.) Prof. Dr. Hoidruddin Hasibuan, S.H., M.Hum. (Rektor Universitas Harapan Medan) - Raden An’An Andri Hikmat SR, Ap, MM (Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan, Kemen PKP) - Alen Ermanita, S.Sos., M.Sc (Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I, Bappenas) - Sastrodirjo (Analis Keuangan Pusat dan Daerah, DJPK Kementerian Keuangan) - Luthfi Firdaus, S.T., M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bandung) - Ferry Bayu Nirwono (CEO VRITIMES) - Gatot Tri Laksono (Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia) Keterlibatan Vritimes dalam forum ini memberikan perspektif mengenai pentingnya infrastruktur teknologi diseminasi informasi digital, sehingga kebijakan perumahan rakyat serta berbagai bentuk insentif pemda dapat tersosialisasikan secara transparan dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat tapak. Kegiatan yang diikuti secara antusias oleh lebih dari 200 partisipan luring maupun daring dari unsur BAPPERIDA, BRIDA, dan Dinas Perumahan Pemda se-Indonesia ini diharapkan menjadi pijakan utama Pemda dalam mempercepat perwujudan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:07 WIB

BP Tapera Perkuat Sinergi Percepatan Sertifikasi Tanah Perluas Akses Pembiayaan Rumah MBR

Jakarta, katakabar.com - Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama (SEB), serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selaras dengan itu, BP Tapera menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direksi BRI, Wali Kota Bandung, Komisioner BP Tapera, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Pada rapat tersebut, dibahas langkah strategis mempercepat sertifikasi tanah lintas sektor sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat akses terhadap pembiayaan perumahan. Pemerintah juga mempersiapkan pelaksanaan penyerahan sertifikat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang direncanakan berlangsung pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Komisioner BP Tapera menyampaikan percepatan sertifikasi tanah merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih kuat. Dengan kepastian status kepemilikan tanah, masyarakat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses berbagai program pembiayaan rumah yang disiapkan pemerintah. "Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Kepastian hukum atas tanah akan memperkuat ekosistem pembiayaan sehingga semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dapat memiliki rumah layak huni," ujar Komisioner BP Tapera. BP Tapera menyambut baik langkah pemerintah yang memprioritaskan percepatan sertifikasi tanah bagi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan hasil verifikasi, masih terdapat sekitar 1,1 juta rumah penerima BSPS yang belum memiliki sertifikat. "Pemerintah menargetkan percepatan penerbitan sertifikat sebagai bagian dari agenda nasional penyerahan sertifikat kepada masyarakat," bebernya. Dalam rapat juga disepakati penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS). SEB tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah lintas sektor, termasuk penyediaan dan pemutakhiran data, verifikasi penerima manfaat, serta pendampingan pelaksanaan sertifikasi di lapangan. BP Tapera mendukung pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat agar seluruh program perumahan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Integrasi data antarlembaga dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat secara optimal. Selain membahas percepatan sertifikasi tanah, rapat juga membahas penguatan ekosistem perumahan melalui kolaborasi lintas sektor, pengembangan UMKM yang bergerak di bidang perumahan, serta pemanfaatan konsep Smart City dalam mendukung pembangunan kawasan hunian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Menteri PKP menegaskan percepatan sertifikasi tanah harus dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga terkait. "Kita harus membangun ekosistem perumahan secara menyeluruh. Sertifikasi tanah harus dipercepat agar masyarakat memiliki kepastian hukum, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan perumahan. Seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja secara terpadu agar program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya. Di kegiatan yang sama, Wali Kota Bandung turut menyampaikan perkembangan penyelesaian persoalan pertanahan sebagai bagian dari rencana pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Kota Bandung. Menteri PKP menilai penyelesaian aspek pertanahan menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama, serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Jumat, 10 Juli 2026 | 12:10 WIB

Edukasi KPR Sejahtera FLPP di Kota Batu, BP Tapera Dorong Sinergi Perluas Akses Pembiayaan Rumah Bagi MBR

Kota Batu, katakabar.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggelar kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kota Batu, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi bagi masyarakat, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan mengenai berbagai skema pembiayaan perumahan pemerintah sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Mengawali kegiatan, Staf Ahli Menteri Kementerian PKP, Riadi Arief Aladin, menjelaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendorong penyediaan rumah layak, berkualitas, dan terjangkau. Menurutnya, melalui KPP pemerintah memberikan dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha sektor perumahan, termasuk UMKM dan pengembang, guna mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat. Direktur Kerja Sama dan Kebijakan Pembiayaan BP Tapera, Alfian Arif, memaparkan berbagai ketentuan Program KPR Sejahtera FLPP, mulai dari persyaratan penerima, mekanisme pembiayaan, hingga hak dan kewajiban penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa KPR Sejahtera FLPP merupakan wujud komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan yang terjangkau. Melengkapi sesi sosialisasi, Small Business Manager BRI Kota Batu, Dimas Sutikno Putro, menjelaskan peran BRI sebagai bank penyalur dalam mendukung program pembiayaan perumahan pemerintah. Menurutnya, BRI berperan dalam proses verifikasi calon debitur, analisis kelayakan pembiayaan, hingga pendampingan proses akad kredit sehingga masyarakat memperoleh layanan pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai ketentuan. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif. Menanggapi pertanyaan peserta mengenai anak yang orang tuanya dalam satu Kartu Keluarga telah membeli rumah melalui Program KPR Sejahtera FLPP, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa setiap calon penerima tetap dapat memanfaatkan program tersebut sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila yang bersangkutan telah membentuk keluarga sendiri, memenuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, serta belum pernah menerima subsidi perumahan, maka dapat mengajukan KPR Sejahtera FLPP sesuai ketentuan yang berlaku. Menjawab pertanyaan lain terkait penerima FLPP yang harus berpindah domisili atau tempat kerja ke daerah lain setelah memiliki rumah subsidi, Alfian Arif menegaskan bahwa pemanfaatan rumah subsidi harus tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan kondisi penerima wajib disesuaikan dengan regulasi pemerintah agar tujuan utama program dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga Menutup kegiatan, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah. "BP Tapera akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran KPR Sejahtera FLPP semakin tepat sasaran, cepat, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat," ujar Heru. Hingga 1 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp11,6 triliun. Penyaluran tersebut didukung oleh 36 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, 10.902 pengembang, dan 9.358 perumahan yang tersebar di 35 provinsi serta 377 kabupaten/kota di Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 24.763 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,9 triliun, melibatkan 13 asosiasi, 1.104 pengembang, 1.178 perumahan, dan 9 bank penyalur. Tiga kabupaten dengan realisasi penyaluran FLPP terbesar di Jawa Timur yakni Kabupaten Jember sebanyak 939 unit, Kabupaten Malang sebanyak 813 unit, dan Kabupaten Kediri sebanyak 533 unit. Melalui kegiatan sosialisasi ini, BP Tapera berharap semakin banyak masyarakat memahami dan memanfaatkan Program KPR Sejahtera FLPP sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama.