Ngopi Bareng AKBP Gede, Pengemudi Becak dan Ojek Bahas Penataan Becak hingga Pariwisata Pelabuhan

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Penataan transportasi lokal, pengembangan pariwisata, hingga kesejahteraan masyarakat menjadi pembahasan dalam kegiatan Ngopi Bareng Kapolres Kepulauan Meranti dengan pengemudi becak dan ojek di kawasan Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, Rabu (21/10).

Kegiatan yang digelar di Kantin Sentosa, Jalan Pelabuhan Tanjung Harapan, Kecamatan Tebing Tinggi, itu mempertemukan kepolisian, pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, organisasi pengemudi becak dan ojek, serta unsur masyarakat.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi langsung antara kepolisian dan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi sekaligus mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi warga.

“Polri hadir sebagai bagian dari masyarakat. Karena itu, komunikasi dan silaturahmi perlu terus kita jaga agar setiap persoalan dapat dibicarakan dan dicarikan solusi bersama,” ujar AKBP Gede.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penataan becak dan ojek di pintu keluar Pelabuhan Tanjung Harapan.

Penumpukan kendaraan di kawasan tersebut dinilai perlu ditata agar tidak mengganggu arus penumpang yang baru tiba, sekaligus tetap memberikan ruang bagi pengemudi untuk memperoleh penghasilan.

Ketua Becak Motor Wisata (BMW), Saifulizan, menyampaikan persoalan tersebut sekaligus mempertanyakan langkah yang dapat dilakukan untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Kepulauan Meranti.

Kapolres mengatakan pihaknya siap menjadi fasilitator untuk mendorong koordinasi antara pengemudi, pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, serta instansi yang memiliki kewenangan di bidang transportasi dan pariwisata.

Menurutnya, penataan becak perlu dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan kepentingan pengemudi dan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan.

Becak, ucapnya, juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu moda transportasi khas daerah.

“Dengan penataan yang baik, becak tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari identitas dan daya tarik wisata daerah,” tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri mengatakan persoalan penataan becak di kawasan pelabuhan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pariwisata dan instansi terkait.

Salah satu opsi yang dibahas adalah penerapan sistem antrean dan pembagian giliran pelayanan. Dengan demikian, pengemudi tidak saling berebut penumpang dan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih tertib.

Ketua Becak Ojek Terminal Selatpanjang (BOTS), Epi turut menyampaikan sejumlah aspirasi pengemudi becak.

Selain penataan lokasi dan tarif, para pengemudi berharap adanya perhatian terhadap peremajaan kendaraan. Becak yang lebih bersih dan layak dinilai dapat meningkatkan kenyamanan penumpang sekaligus memperbaiki citra transportasi lokal.

Para pengemudi juga mengusulkan adanya seragam khusus, terutama saat kegiatan pariwisata seperti Perang Air berlangsung.

Mereka berharap tarif becak juga dapat memiliki pedoman yang lebih jelas. Selama ini, tarif masih banyak ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengemudi dan penumpang.

Jika nantinya diterapkan tarif standar, para pengemudi meminta pembahasannya dilakukan bersama agar terdapat kesepahaman dan tidak menimbulkan perselisihan.

Selain persoalan transportasi, pertemuan tersebut membahas pendataan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Kapolres menyampaikan pentingnya memastikan masyarakat yang memenuhi persyaratan bantuan pemerintah dapat terdata sesuai mekanisme yang berlaku.

Polres Kepulauan Meranti juga menyatakan siap membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai proses pendataan dan menghubungkan warga dengan instansi terkait.

Kapolres turut menyampaikan rencana pengembangan program Polisi Peduli Pengangguran. Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga membuka akses terhadap kesempatan kerja.

Pelatihan dan sertifikasi diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk memberikan peluang bagi penyandang disabilitas.

Pengembangan UMKM juga menjadi bagian dari pembahasan. Pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai salah satu lokasi yang dapat mendukung aktivitas pelaku UMKM turut dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kapolres mengajak masyarakat menjaga kebersihan kawasan pelabuhan, pesisir, hingga laut. Menurutnya, pengembangan pariwisata harus dibarengi dengan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman.

Perwakilan Dinas Sosial, Piskot Ginting, mengapresiasi perhatian terhadap persoalan sampah. Ia mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat, penyediaan sarana pengelolaan sampah, serta sosialisasi regulasi yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan.

Kebiasaan membuang sampah sembarangan, termasuk ke laut, dinilai perlu mendapat perhatian bersama.

Rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang tengah menjadi perhatian pemerintah daerah juga diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Tetapi, keberadaan fasilitas tersebut dinilai perlu dibarengi perubahan perilaku masyarakat.

Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), kegiatan gotong royong, serta evaluasi pengelolaan sampah diharapkan dapat terus diperkuat.

Di pertemuan itu, Kapolres juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tradisi Perang Air yang selama ini menjadi salah satu daya tarik wisata khas Kepulauan Meranti.

Dukungan dari berbagai pihak dinilai penting agar kegiatan tersebut dapat berlangsung aman, tertib, dan semakin menarik bagi wisatawan.

Kegiatan Ngopi Bersame Kapolres diharapkan tidak berhenti sebagai forum dialog, tetapi menjadi pintu masuk untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.

Masukan terkait penataan becak, transportasi, kebersihan, perlindungan sosial, lapangan kerja, UMKM, hingga pariwisata selanjutnya akan dikoordinasikan bersama instansi terkait.

Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, pengemudi becak dan ojek, serta masyarakat diharapkan dapat menciptakan kawasan pelabuhan lebih tertib sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.